SEMARANG - Upaya memperebutkan warga NU yang jumlahnya mencapai 40 juta-50 juta orang terus bergulir. Apalagi setelah masing-masing pasangan capres dan cawapres menjelang masa kampanye 1 Juni besok membentuk tim sukses. Tim-tim tersebut segera bergerak ke lapangan dan berusaha menghimpun dukungan pemilih sebanyak-banyaknya. Fenomena ini menambah perebutan terhadap warga nahdliyyin makin tajam.

Dua kompetitor yang secara ketat bersaing memperebutkan warga NU, yakni pasangan Mega-Hasyim dan Wiranto-Gus Sholah. Tim sukses mereka saling mengklaim mendapat dukungan dari NU. Di sisi lain banyak kiai NU yang terimbas oleh manuver-manuver politik. Sebut saja sekitar 500 kiai dan habib se-Jawa Timur, Madura, dan Bali. Mereka menyatakan dukungannya kepada cawapres Gus Sholah yang mendampingi capres Wiranto.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Pemimpin Pondok Pesantren Salafiyah Ihya Ussunah Pasuruan, Abdurahman Assegaf, saat bertemu Gus Sholah, Minggu kemarin.

Gus Sholah mengaku dirinya bersedia menjadi cawapres antara lain karena dukungan para kiai dan NU di Jatim. Dukungan itu disampaikan melalui seorang kiai khaos dari Langitan Tuban, yakni KH Abdullah Faqih.

Ketika ditanya bahwa para kiai NU di Jatim mendukung Mega-Hasyim secara diplomatis dia mengatakan mungkin awalnya demikian. "Tapi lihat saja nanti."

Sementara itu, Ketua PBNU Drs Ahmad Bagdja yang juga Wakil Ketua Tim Sukses Mega-Hasyim mengklaim sebagian besar warga nahdliyin akan memilih Mega-Hasyim. "Tak ada warna NU yang golput. Itu hanya sebagian kecil anak muda saja," katanya kemarin.

Dia ketika dihubungi masih dalam perjalanan ke Bali untuk memenuhi undangan para kiai di sana. Menurut dia, dari hasil perjalanannya di daerah-daerah untuk bertemu kiai, disimpulkan banyak kiai yang mendukung pencalonan Hasyim Muzadi.

"Sekarang saya di Bali, ada 50 kiai pimpinan pondok pesantren yang menyatakan dukungannya terhadap Mega-Hasyim."

Sebelumnya dukungan terhadap pasangan ini telah disampaikan oleh para pimpinan pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat, Banten, eks Karesidenan Ceribon. Juga sejumlah pimpinan pondok pesantren yang mengadakan pertemuan di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dan lain-lain.

Dia menjelaskan, institusi NU tidak boleh dipakai untuk mendukung salah satu calon presiden mana pun. Karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh tim sukses Mega-Hasyim adalah pendekatan kultural. Dalam hal ini mendekati pimpinan pondok pesantren untuk menjelaskan pencalonan Hasyim Muzadi. "Dan setelah kita jelaskan, beliau-beliau menerima dan menyatakan mendukung," tandasnya.

Dia berpendapat, nama Hasyim Muzadi lebih mengena di kalangan warga nahdliyin karena Hasyim merupakan sosok yang memulai dari bawah sehingga hampir setiap kelompok masyarakat NU mengenalnya.

Berbeda-beda

Kader PDI-P di DPR, Ramson, menilai, gerakan rakyat mendukung Mega-Hasyim saat ini muncul di mana-mana dengan nama yang berbeda-beda. Gerakan ini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. "Di pusat dan daerah mereka ingin memenangkan Mega-Hasyim."

Dikatakannya, gerakan itu tidak terikat oleh struktur partai, tetapi motivasi dan mobilitasnya tinggi. "Tekadnya cuma satu, yakni Mega-Hasyim sebagai pemimpin rakyat harus menang. Di Jateng kini arus gerakan pejah gesang nderek Mega tidak bisa dibendung," tambahnya.

Tidak Pecah

Melihat perkembangan politik yang menyeret warga NU tersebut, Rois Syuriah PBNU KHA Mustofa Bisri (Gus Mus) kembali menegaskan, dukungan warga NU yang berbeda-beda terhadap pasangan capres dan cawapres merupakan hal yang wajar. NU merupakan organisasi yang memiliki anggota sangat banyak, sehingga wajar jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka.

"Meski beda pendapat, tetapi secara organisatoris NU tidak pecah," ungkapnya di Semarang.

Dia mengakui, ada kesan para tokoh politik di pusat bingung terhadap perbedaan pendapat di kalangan NU tersebut. Namun hal itu tidak terjadi di tingkat bawah.

"Lihat saja warga NU di desa tenang-tenang saja menghadapi pemilu presiden," kata dia sambil terkekeh-kekeh.

Saat ditanya tentang kriteria calon pemimpin bangsa menurut NU, dia menyatakan belum berhak mengemukakan kepada publik. Para pengurus organisasi itu harus melakukan rapat terlebih dulu jika ingin menentukan sikap semacam itu.

Namun dia mengemukakan pendapat pribadi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut terhadap Allah dan menyayangi rakyat.(bn,G6, nas-33t)