BAGDAD - Para pemimpin Irak, Minggu kemarin, berjuang keras untuk memilih siapa yang sebaiknya mengganti Saddam Hussein sebagai presiden ketika pendudukan AS berakhir dalam sebulan.

Dua tokoh dari kelompok minoritas muslim Sunni yang telah lama dominan dalam pemerintahan Saddam bersaing memperebutkan jabatan seremonial itu - mantan Menlu Adnan Pachachi dan Ghazi Yawar, insiyur yang sebelumnya bermarkas di Arab Saudi.

Banyak dari 23 anggota Dewan Pemerintahan Irak, yang bertemu kemarin, mendukung Yawar, kata seorang politikus senior Irak. Namun administrator AS di Irak, Paul Bremer, dan utusan PBB Lakhdar Brahimi cenderung memilih Pachachi.

Koalisi pimpinan AS yang menduduki Irak menggulingkan saddam lebih dari satu tahun lalu. Dalam pemerintahan sementara yang akan mengambil-alih kekuasaan pada 30 Juni mendatang, jabatan perdana menteri akan lebih kuat.

Dewan Pemerintah yang ditunjuk AS tanpa diduga sebelumnya menyergap PBB Jumat lalu ketika Dewan tersebut mengumumkan PM pilihannya Iyad Allawi, seorang muslim Syiah yang punya hubungan kuat dengan CIA selama 30 tahun di pengasingan.

Selisih Pendapat

Brahimi dan Bremer, yang akan mundur setelah pemerintahan sementara terbentuk 30 Juni nanti, sedang berjuang untuk membuat anggota pemerintahan itu seimbang di antara kelompok etnik dan agama yang suka protes di Irak.

Pachachi (81) menjabat menteri luar negeri Irak pada 1960-an, sebelum Saddam berkuasa. Sebagai keturunan dinasti Sunni yang berpengaruh, sejak itu dia menghabiskan sebagian besarnya waktunya di pengasingan di Abu Dhabi.

Yawar, yang kini berusia 40-an tahun, juga seorang pemimpin suku Sunni. Sebagai insinyur dan pengusaha, dia hidup di pengasingan di Arab Saudi.

Sejumlah anggota senior Dewan Pemerintahan mengatakan pada Reuters setelah perundingan Sabtu lalu, susunan kabinet sudah hampir rampung namun muncul perselisihan pendapat tentang siapa yang bakal menjadi presiden.

Anggota lain menyatakan negosiasi-negosiasi masih dilakukan untuk jabatan-jabatan lain.

Washington minta PBB dan Brahimi membantu membentuk satu pemerintahan yang akan memimpin Irak menuju pemilihan umum pertamanya dalam tahun baru. Permintaan itu dilontarkan berdasar rencana yang disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk meminta dukungan internasional.

Setelah jabatan PM diberikan pada Allawi, dari 60 persen mayoritas Syiah yang telah lama ditindas, beberapa politikus mengatakan minoritas Kurdi non-Arab di Irak utara akan diberi dua pos penting, yaitu menteri pertahanan dan luar negeri, sebagai ganti atas kegagalannya menempatkan tokohnya sebagai presiden.

Pertahankan Kurdi

Kaum Kurdi, yang mengalami kekerasan genosida di bawah rezim Sunni pimpinan Saddam, secara efektif melepaskan diri dari Bagdad di bawah perlindungan AS setelah Perang Teluk 1991.

Namun Washington dan sekutu-sekutunya di kawasan itu, khususnya Turki yang memiliki populasi Kurdi besar, kini ingin mempertahankan suku Kurdi di dalam Irak baru yang federal.

Sabtu lalu, anggota senior Dewan Pemerintahan, Ahmad Chalabi, mengatakan nama-nama menteri penting telah disepakati dengan Bremer dan Brahimi dan perdebatan utama kini tentang siapa presidennya.

''Dewan Pemerinathan, Bremer, dan Brahimi sepakat tentang susunan kabinet itu,'' katanya kepada Reuters. ''Para calon mungkin tidak 100 persen menerima jabatan itu.''

Teknokrat Thamir Ghadban, yang sempat mengelola industri minyak vital Irak setelah Saddam jatuh, dinominasikan sebagai menteri perminyakan, kata Chalabi, kerabat Allawi yang memimpin kelompok pengasingan rival dan kurang disenangi Washington.

Chalabi menjelaskan Hoshiyar Zebari, kini Menlu, mungkin akan ditunjuk sebagai Menhan, sedangkan tokoh Kurdi lainnya, Barham Salih, akan mengambil-alih jabatan Menlu. Adel Abdul Mahdi, tokoh Syiah, dicalonkan sebagai Menkeu, jelas Chalabi.

Politikis senior lain di Irak, bukan anggota Dewan, mengatakan dia juga yakin susunan kabinet telah disepakati setelah perdebatan sengit antara politikus Arab dan Kurdi.

''Setahu saya susunan itu sudah pasti. Kabinet akan diumumkan setelah pertemuan Dewan kemarin,'' jelasnya.

Zebari, yang bukan anggota Dewan, mengatakan kepada Reuters Sabtu lalu, ''Tidak ada nominasi bagi jabatan menteri. Perundingan sedang berlangsung. Upaya-upaya difokuskan pada jabatan presiden.''(rtr-niek-46)