DIBANDINGKAN dengan empat pasangan yang lain, duet Hamzah Haz-Agum Gumelar memang kurang diperhitungkan. Selain proses pemasangannya berkesan terburu-buru, sehingga terdaftar terakhir di KPU, figur dan popularitas juga menjadi persoalan bagi keduanya. Setidaknya itu bila dibandingkan dengan empat pasangan yang lain.

Meski lebih dulu terjun ke gelanggang politik ketimbang empat capres yang lain, popularitas Hamzah di mata masyarakat Indonesia saat ini justru tertinggal. Dia memang sudah lama terjun di politik, bahkan menikmati pula "kue kekuasaan" pada masa Orde Baru.

Begitu pula dengan Agum Gumelar. Pamor purnawirawan jenderal berbintang tiga ini masih kalah dibandingkan dengan Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono, baik karier di militer maupun ketika ketiganya sama-sama terjun di dunia politik.

Namun, segala kemungkinan bisa terjadi, dan pemilihan presiden baru digelar pada 5 Juli mendatang. Karena itu, terlalu dini untuk menyebut peluang Hamzah-Agum dalam pilpres mendatang tertutup. Setidaknya, masih ada peluang lolos ke putaran kedua.

Beberapa hari seusai pemilu legislatif 5 April lalu, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri pernah berencana menggandeng (kembali) Hamzah Haz. Hal ini juga ditegaskan berkali-kali oleh para fungsionaris PDI-P dengan alasan duet Megawati-Hamzah sukses memimpin negeri ini.

Hamzah pun pernah menyatakan kesediaannya dengan alasan serupa. Namun, sejak itulah muncul desakan dari berbagai ulama agar Hamzah mempertimbangkan tawaran PDI-P. Para ulama berpendapat, PPP mestinya menggandeng partai yang jelas-jelas menyuarakan kepentingan Islam dan umatnya.

Entah karena desakan itu, Hamzah kemudian meminta tiga syarat kepada PDI-P jika ingin berkoalisi. Salah satunya adalah memperjuangkan kepentingan Islam. Sebenarnya, sejak enam bulan lalu, PDI-P juga menjalin komunikasi intensif dengan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Pada akhirnya, Megawati memutuskan merangkul Hasyim ketimbang Hamzah.

Lepas dari PDI-P, Hamzah diisukan mendekati kubu Amien Rais. Sayang, sejak awal Amien hanya mau berpasangan dengan figur nasionalis untuk lebih "memperkaya warna". Amien kemudian memilih Siswono Yudohusodo.

Dalam kondisi seperti ini, Hamzah Haz merasa seperti ditinggal. Keputusannya menggandeng Agum Gumelar pun berkesan mendadak. Di sisi lain, Agum juga tak menerima pinangan dari capres lain, sehingga tawaran itu diterimanya.

Politikus Kawakan

Hamzah merupakan salah satu politikus kawakan di Indonesia, setidaknya dibandingkan dengan sembilan orang yang maju ke pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Sejak kecil dia gemar berorganisasi. Berbagai jabatan pernah dia pegang, termasuk Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak (1968-1971).

Sejak 1965, dia sudah menjadi anggota DPRD Kalimantan Barat. Hamzah mulai berkiprah di Gedung DPR sejak 1971 mewakili NU. Setelah fusi kepartaian, dia bergabung dengan PPP dan berlangganan menjadi anggota DPR.

Di PPP Hamzah menjadi pengurus selama beberapa periode. Ketika DPP masih dipegang H Ismail Hasan Metareum, dia dipercaya menjadi salah seorang ketua. Pada akhir 1998, dia didaulat menjadi ketua umum menggantikan Buya Ismail.

Selama di DPR, lelaki kelahiran Ketapang (Kalbar) pada 15 Februari 1940 ini dikenal menguasai bidang moneter terutama APBN. Tidak heran jika dia selalu duduk di Komisi APBN, kecuali pada 1999 sebagai Wakil Ketua DPR.

Sebelum itu, dia pernah sesaat menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dalam Kabinet Reformasi yang dipimpin Habibie. Karena aturan ketua umum partai tak boleh menjadi menteri, dia pun mengundurkan diri. Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung yang ketika itu menjabat Mensesneg juga mundur.

Pada awal masa pemerintahan Gus Dur, Hamzah menjabat sebagai Menko Kesra/Taskin. Namun, Gus Dur menuduh Hamzah dan dua menteri lain terlibat KKN. Gus Dur pun mengumumkan pengunduran diri Hamzah sebagai Menko Kesra/Taskin. Yang dituduh menolak terlibat KKN, bahkan mengaku tak pernah mengajukan permohonan mundur.

Banyak pengamat menilai, pencopotan Hamzah saat itu sebagai bagian dari upaya Gus Dur menggembosi kekuatan politik Poros Tengah di kabinet. Padahal, kaukus itulah yang mengusung Gus Dur hingga menjadi presiden.

Sempat Dicalonkan

Bagi Agum Gumelar, pencalonannya sebagai wapres bukanlah kali pertama. Dalam pemilihan wapres dalam Sidang Istimewa MPR pada Juli 2001 dia termasuk salah satu kandidat bersama Susilo Bambang Yudhoyono, Akbar Tandjung, dan Hamzah yang akhirnya terpilih. Sayang, perolehan suaranya berada di urutan bawah.

Lelaki atletis kelahiran Tasikmalaya pada 17 Desember 1945 ini menamatkan SD hingga SMA di Bandung (1964). Dia langsung masuk Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang dan lulus lima tahun kemudian.

Pada 1973-1976 Agum menjadi staf Kopkamtib dan Bakin. Berbagai jabatan penting pernah dia pegang, termasuk Danrem 043/Garuda Hitam Lampung. Setelah menjadi Kasdam Bukit Barisan (1994-1996), Agum dipromosikan jadi staf ahli Pangab Bidang Polkam (1996), Pangdam Wirabuana (1996-1998), dan Gubernur Lemhamnas (1998).

Selain aktif di kemiliteran, dia juga giat membina dunia olahraga. Antara lain, menjadi Ketua Umum Liga Amatir PSSI dan Ketua Liga Indonesia (1993-1995), Ketua Umum PSSI (1998-2003), dan kini menjadi Ketua Umum KONI Pusat.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, Agum dipercaya sebagai Menteri Perhubungan. Posnya ditambah menjadi Menko Polsoskam menggantikan SBY yang menolak Dekrit Pembubaran DPR/MPR. Namun, Agum sendiri keberatan jika Gus Dur mengeluarkan dekrit, hingga Gus Dur pun memaki-makinya.

Meski peluang Hamzah-Agum dianggap kecil, bukan berarti hal itu tertutup sama sekali. Pengorbanan keduanya maju ke pencalonan tidak bisa dianggap ringan. Hamzah rela "berpisah" dari Megawati demi keutuhan partai meski peluang menang makin tipis. Lalu, Agum rela meninggalkan posisinya sebagai Menteri Perhubungan, bahkan rela dikritik Presiden Megawati sebagai "kutu loncat". Tentu keduanya sudah memiliki kalkulasi mengenai peluang menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 5 Juli mendatang. (Dudung Abdul Muslim-48e)

BIOGRAFI HAMZAH HAZ

Lahir : Ketapang, 15 Februari 1940

Istri : Asmaniyah dan Titin Kartini

Anak : 12 orang

Pendidikan:

- Akademi Koperasi Negara, Yogyakarta (1962) Jurusan Ekonomi Perusahaan

- Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak (tingkat V, 1970)

Karier Penting:

Wartawan Suratkabar Bebas, Pontianak (1960-1961)

Guru SMA Ketapang (1960-1962)

Ketua PMII Pontianak (1962)

Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak (1968-1971)

Anggota DPRD Kalbar (1965-1970)

Anggota DPR (1971-1998)

Ketua Umum DPP PPP (1998)

Menneg Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM (1998-1999)

Menko Kesra/Taskin (Oktober 1999-26 November 1999)

Wakil Presiden RI (9 Agustus 2001)

Lahir : Tasikmalaya, 17 Desember 1945

Istri : Linda Amaliasari Achmad Tahir

Anak : 2 orang

Pendidikan:

- SD, SMP, SMA di Bandung (1964)

- Akademi Militer Nasional (1968)

Karir Penting:

Staf Kopkamtib dan Bakin (1973-1976)

Asisten Intelijen Kopassus, (1988-1990)

Asisten Intelijen Kasdam Jaya (1991-1992)

Direktur Bais ABRI, (1993-1994)

Komandan Kopassus (1993-1994)

Kasdam I/Bukit Barisan (1994-1996)

Pangdam VII/Wirabuana (1996-1998)

Gubernur Lemhanas (1998)

Menteri Perhubungan (1999-2001)

Menko Polsoskam (2001)

Menteri Perhubungan (2001-2004)