JAKARTA - Dalam pencetakan surat suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya akan mengambil perusahaan yang tidak bermasalah dari segi waktu, kualitas produk, dan kontrak. Demikian dikatakan Ketua Panitia Pengadaan Jasa Cetak Surat Suara Pilpres, Hamid Awaluddin, kemarin.

Dia menjelaskan, untuk pencetakan surat suara pemilihan presiden, sejumlah perusahaan yang pernah menyalahi kontrak dengan KPU tidak akan dipakai lagi, terutama perusahaan broker yang pernah menyubkontrakkan order cetak yang diperolehnya dari KPU.

''Auditor KPU sudah mengategorikan perusahaan mana saja yang berkinerja negatif. Terlebih, selain track record perusahaan, KPU juga mempertimbangkan kemampuan teknis perusahaan. Sebab, surat suara pilpres dicetak di atas kertas sheet. Kan mencetak di atas kertas sheet lebih sulit dan lama dibandingkan dengan di kertas web,'' paparnya.

Dia mengemukakan, KPU pun sudah mencatat sejumlah perusahaan yang diperkirakan akan mendapat order. Terungkap, hanya 15 sampai 20 perusahaan yang akan diberi order.

Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) mulai dicetak Jumat (28/5) hari ini. Alokasi waktu pencetakan hingga distribusi kurang dari satu bulan.

Pada 25 Juli nanti surat suara sudah harus sampai di seluruh panitia pemungutan suara (PPS). Order cetak surat suara pilpres diberikan KPU kepada perusahaan yang berdiri sendiri, bukan konsorsium (gabungan beberapa perusahaan).

Namun, berapa jumlah surat suara pilpres yang akan dicetak, juga belum ditentukan KPU. Saat ini Biro Perencanaan KPU sedang melakukan penghitungan suara. Jumlah riil surat suara yang akan dicetak akan menggunakan data jumlah pemilih termasuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS). (bn-87t)