BEDAH BUKU: Muhadjirin SH (kiri), Dwi Saputra SH, Drs Amirudin MA, dan Drs Andreas Pandiangan MSi dalam diskusi dan bedah buku Tiada Ruang Tanpa Korupsi.(69e)

TIADA Ruang Tanpa Korupsi. Itu merupakan judul sebuah buku yang diterbitkan Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. Buku itu berisi kumpulan artikel yang ditulis oleh anggota KP2KKN dan telah dimuat di berbagai koran yang terbit di Jateng dalam rentang 1993-2003, termasuk di harian Suara Merdeka.

Buku itu juga berisi hal-hal yang dipublikasikan melalui debat publik dan seminar. Selain itu juga berisi hasil penelitian LSM tersebut. Buku tersebut kemarin di ruang Serbaguna Gedung Berlian dibahas dalam kemasan diskusi sekaligus bedah buku yang berisi tulisan kontribusi dari Dwi Saputra, Jabir Al Faruqi, Joko J Prihatmoko, Mahfudz Ali, Muhadjirin, dan Novel Ali. Acara itu dihadiri sejumlah LSM, mahasiswa, dan pers, serta menghadirkan tiga pembahas, yakni Muhadjirin SH (KP2KKN), Drs Andreas Pandiangan MSi (dosen Unika Soegijapranata), dan Drs Amirudin MA (dosen Komunikasi FISIP Undip).

Buku setebal 179 halaman itu lebih banyak mengungkap berbagai ''praktik korupsi'' di lembaga legislatif. Legislatif sebagai pihak yang ikut menentukan penggunaan APBD bersama eksekutif malah ''menjarah'' uang rakyat. Di lembaga legislatif, Amirudin mencatat ada enam ruang panas yang berpeluang terjadi korupsi. Yakni, pembentukan dan rapat pansus, pembahasan raperda, pilkada, penyusunan dan penetapan APBD, laporan pertanggungjawaban akhir tahun, serta laporan akhir masa jabatan.

Untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, dia menyarankan agar terus dijaga intensitas komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif serta masyarakat. Selain itu, juga perlu peningkatan kontrol publik dan status Sekretariat DPRD. (Setiawan HK, Agus Toto W-69e)