JAKARTA-Keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang memberi dukungan pencalonan Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sebagai cawapres Wiranto, kini mengundang protes, karena keputusan itu sama dengan mengingkari hasil Mukernas PKB tahun 2004.

Anggota FKB DPR yang juga Ketua DPW PKB Sumatera Utara H Aris Ashari Siagian kepada wartawan di Gedung DPR, kemarin, menyatakan menolak keputusan rapat pleno DPP tersebut, dan meminta DPP mencabut keputusannya.

Menurutnya, DPP PKB tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas dukungan cawapres tersebut. Keputusan seharusnya diambil dan dikembalikan melalui forum mukernas, tidak melalui rapat pleno DPP PKB.

''Atau Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menunjuk penggantinya,'' tambah Siagian.

Dia mengatakan, Mukernas PKB yang diselenggarakan pada 29-31 Mei 2003 di Jakarta telah memutuskan untuk tetap mengajukan Gus Dur sebagai capres dari PKB. ''Dan kalaupun terhalang, PKB akan mengajukan nama-nama yang tersimpan dalam brankas PKB. Sedangkan nama Salahuddin Wahid tidak ada dalam brankas PKB untuk dicalonkan sebagai cawapres dari PKB,'' tegas Siagian.

Nama-nama yang ada dalam brankas, lanjut politikus itu, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hasyim Muzadi, Alwi Shihab, dan Mahfud MD serta Saifullah Yusuf.

''Figur Salahudin Wahid bukan kader ataupun pimpinan PKB. Apalagi pada Pemilu 1999 Gus Sholah adalah salah seorang ketua PKU (Partai Kebangkitan Umat) dan nyata-nyata berseberangan dengan PKB.''

Lebih lanjut dia mengatakan, Mukernas PKB 15 April 2004 di Jakarta juga mengatakan akan tetap mengupayakan pencalonan Gus Dur sebagai presiden sampai titik darah terakhir, dan bila tetap terhambat, maka memberi kewenangan kepada Gus Dur untuk menunjuk penggantinya sebagai capres bukan cawapres.

Sebagai kader PKB, Siagian merasa berkepentingan untuk memberi tanggapan atas keputusan rapat pleno DPP PKB yang telah mengambil keputusan tersebut, meski keputusan itu bila dicermati secara mendalam masih mengambang. ''Dengan segala hormat dan cinta saya kepada partai yang telah didirikan oleh para kiai dan ulama, serta dalam rangka tegaknya demokrasi dan aturan partai, maka kami menolak bila PKB memberi dukungan kepada Salahuddin sebagai cawapres Wiranto,'' tandasnya.

Penolakan terhadap keputusan mendukung Gus Sholah tersebut juga datang dari Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Moesa. Dia mengaku terkejut atas keputusan itu, dan dinilai kurang memperhatikan aspirasi warga NU. Sebab, selain Gus Sholah, Ketua Umum PBNU nonaktif KH Hasyim Muzadi juga maju sebagai cawapres berpasangan dengan Megawati.

"Kalau dikatakan terkejut, ya terkejut. Tapi selama ini PKB itu lain dari NU. Mengapa sekarang malah tak membawa aspirasi orang-orang NU. Ya, biarlah urusan rumah tangga mereka sendiri. Saya tak mau tahu,'' kata Ali Maschan di sela-sela seminar ''Refleksi Gerakan Mahasiswa dalam Momentum Pemilu 2004'' di Surabaya, Kamis (27/5).

Khianati Reformasi

Sementara itu, pengamat politik Arbi Sanit menilai keputusan PKB yang mendukung duet Wiranto-Salahuddin Wahid merupakan kemunduran. PKB telah mengkhianati reformasi demi kepentingan kekuasaan. a ujar Arbi, kemarin.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) itu mengibaratkan langkah PKB seperti jalannya undur-undur, binatang kecil yang jalannya mundur. "PKB jalan seperti keong. Eh, undur-undur. Demi kekuasaan jalannya mundur," sindir Arbi.

Keputusan PKB mendukung capres Partai Golkar, menurut Arbi, merupakan pilihan yang pragmatis dari kondisi saat ini. Yakni, PKB kini dalam posisi hanya bisa memberikan dukungan karena tidak punya capres sendiri. "Tidak ada tempat bagi PKB, kecuali mendukung. Kalau ke Mega, kan lawan politik yang mendasar. Yang mengkhianati PKB dengan melengserkan Gus Dur sebagai presiden. Kalau ke Wiranto, kan tidak mengkhianati PKB. Yang mengkhianati itu PKB. Mengkhianati reformasi," jelas Arbi.

Dia juga menambahkan, sikap Gus Dur yang abstain dalam rapat pleno DPP PKB yang memutuskan untuk mendukung duet Wiranto dan Gus Sholah adalah keputusan yang salah. Seharusnya Ketua Dewan Syuro PKB itu menggunakan wewenangnya untuk memveto keputusan tersebut. "Gus Dur membiarkan dirinya dikudeta," ujar dia saat menanggapi sikap Gus Dur tersebut. "Gus Dur pura-pura tidak tahu. Dewan Syuro kan penentu. Sekarang diambil alih pengurus harian."

Sikap itu adalah bentuk kebingungan Gus Dur. "Ini bentuk kebingungan. Gus Dur kan ngotot ingin jadi capres, dan gagal. Akhirnya ya membiarkan PKB mengambil keputusan mendukung capres Golkar.''

Menurut Arbi, sejak keluarnya UU Pemilu, sebenarnya peluang Gus Dur untuk lolos sebagai calon presiden sudah tertutup. Tapi Gus Dur tetap memutuskan maju sebagai capres. Keputusan itu yang harus dibayar dia sekarang, yakni dalam posisi serba sulit.

"Kenapa dia tidak menyerah sejak awal, dan menjadikan orang lain sebaga capres. Menjadi king maker misalnya, menjadikan Gus Sholah sebagai capres PKB. Dengan demikian PKB bersatu. Dan kekuatan yang diperoleh dalam pemilu legislatif bisa diteruskan dalam pemilihan presiden."

Proaktif

Di sisi lain, pimpinan DPW PKB Jatim langsung mengambil langkah proaktif menindaklanjuti keputusan DPP PKB mendukung duet Wiranto-Gus Sholah. "Prinsipnya, kami pasti mengamankan dan menjabarkan keputusan DPP PKB tersebut," tegas Wakil Ketua PKB Jatim Fathorrosjid kepada wartawan di Surabaya, Kamis (27/5).

Bentuk penjabaran politik yang dilakukan PKB Jatim dalam konteks mendukung Wiranto-Gus Sholah adalah segera melakukan konsolidasi di internal PKB Jatim. Dalam tempo dekat segera digelar pertemuan konsolidasi DPW dengan DPC PKB se-Jatim. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertemuan dengan pimpinan Partai Golkar Jatim demi terwujudnya tujuan mengusung Wiranto-Gus Sholah sebagai RI-1 dan RI-2.

''Melihat perolehan suara PKB Jatim yang sangat signifikan, setelah digabung dengan Partai Golkar, kami optimistis Jatim bisa menyumbang 18 juta suara kepada duet Wiranto-Gus Sholah pada Pemilu Presiden 5 Juli. Karena itu, diperlukan perjuangan bersama untuk mengantarkan kedua tokoh tersebut ke puncak pimpinan nasional," tandas Fathorrosjid.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar akan lebih mantap mempersiapkan dan mematangkan sesuatu secara bersama-sama untuk kemenangan pasangan capres Wiranto dan cawapres Sholahuddin Wahid dalam Pemilihan Presiden 5 Juli mendatang, menyusul keputusan rapim DPP PKB yang mendukung pencalonan Wiranto-Sholahuddin Wahid.

Akbar yakin sekalipun KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) abstain dalam pengambilan keputusan rapim DPP PKB tersebut, namun Gus Dur nanti akan mendukung sepenuhnya hasil rapim tersebut. ''Saya yakin sebagai seorang yang demokratis Gus Dur akan memberikan dukungan terhadap hasil rapim PKB yang akan memberikan suara sepenuhnya kepada Wiranto dan Gus Sholah,'' katanya.

Dikatakannya, sikap abstain yang dilakukan Gus Dur adalah merupakan haknya dan sikap itu merupakan sesuatu yang boleh dilakukan oleh siapa saja dan tidak menghalangi atau menggagalkan hasil rapim.

Saat menyinggung lima syarat menteri dan dua menko untuk PKB, Akbar Tandjung mengatakan, segala sesuatunya bisa dibicarakan, karena paket capres dan cawapres itu adalah gabungan dua parpol peserta pemilu yang memiliki suara signifikan.

''Semuanya bisa dibicarakan. Hanya sepengetahuan saya belum ada pembicaraan ke arah itu, karena PKB belum pernah mengajukan persyaratan itu kepada Partai Golkar,'' tambahnya.

Menurut Akbar, kalau nanti syarat itu disampaikan oleh PKB, maka tidak ada masalah, asal orang-orang yang diajukan PKB itu secara teknis mampu di bidang yang diinginkan.(nas,G14,dtc-69, 87t)