BAGDAD - Seorang pakar nuklir top yang dijagokan sebagai perdana menteri dalam kabinet baru Irak menolak jabatan tersebut, kata wakil PBB di Irak, kemarin.

Hussein al-Shahristani (62), seorang muslim Syiah yang dipenjara di bawah Saddam Hussein, dipandang sebagai kandidat yang ideal untuk jabatan PM dalam pemerintahan baru Irak.

Namun Lakhdar Brahimi, wakil PBB di Irak, mengatakan dalam pernyataan bahwa Shahristani menyatakan lebih suka "mengabdi di negaranya dengan cara lain".

Brahimi sedang memilih pemerintahan sementara Irak dengan berkonsultasi dengan utusan presiden AS, Robert Blackwill.

Pemerintah baru tersebut akan mengambil-alih kekuasaan setelah penyerahan kedaulatan Bagdad dari pemerintahan sementara AS pada 30 Juni nanti.

Brahimi membantah spekulasi pers bahwa susunan pemerintahan baru telah rampung, meski dia menyatakan ingin segera menyelesaikannya.

Meski menyatakan sangat enggan, Shahristani sebelumnya mengindikasikan dia akan menerima jabatan sebagai perdana menteri.

Namun pernyataan juru bicara Brahimi, Ahmed Fawzi, memperjelas bahwa pakar nuklir tersebut memutuskan untuk menolaknya.

Brahimi "tidak ragu bahwa Shahristani mampu mengabdi negara dengan baik dalam beberapa posisi di pemerintahan", kata pernyataan tadi.

"Namun, Shahristani menyatakan sendiri bahwa dia lebih suka mengabdi negara dengan cara lain," lanjut pernyataan itu, tanpa memerinci lebih lanjut.

Pernyataan tersebut dikeluarkan "dalam upaya menjamin tidak ada konklusi yang salah", jelas juru bicara itu.

Batas Akhir

Harian The Washington Post, Rabu lalu, mengutip pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan, Shahristani merupakan kandidat utama.

Washington menyatakan pihaknya tengah mencari seorang muslim Syiah yang tidak terlalu dekat dengan faksi maupun partai mana pun, namun juga bukan teknokrat tulen sehingga tidak punya sikap politik.

Pernyataan itu juga menyebutkan, Brahimi mengatakan "belum merampungkan rekomendasinya tentang jabatan-jabatan dalam pemerintahan baru Irak, bertentangan dengan spekulasi yang beredar."

Brahimi menetapkan batas akhir pada akhir Mei untuk memperoleh kesepakatan dengan pihak Irak tentang susunan final pemerintahan baru itu.

"Namun, kemajuan telah dicapai, dan Brahimi masih beranggapan bahwa penyusunan itu harus segera selesai sehingga pemerintahan baru tersebut punya cukup waktu untuk bersiap-siap menerima kekuasaan dan terlibat dalam konsultasi-konsultasi penting tentang resolusi Dewan Keamanan PBB mendatang," lanjut pernyataan tadi.

Menurut seorang pejabat AS, Adnan Pachachi, seorang Sunni yang menjadi menteri luar negeri pada 1960-an, diperkirakan akan ditunjuk sebagai presiden. Yang juga sedang dipertimbangkan adalah kandidat-kandidat potensial untuk posisi wakil presiden dalam pemerintahan baru tersebut.

Nama yang disebut-sebut bisa menduduki jabatan itu adalah Ibrahim Jaafari, seorang dokter dari Partai Dawa Syiah, dan pemimpin Kurdi, Jalal Talabani.

Gencatan Senjata

Sementara itu, pasukan AS dilaporkan siap menyetop ofensif militer di Najaf, sebagai bagian dari gencatan senjata yang disepakati dengan ulama radikal Syiah Irak, Moqtada al-Sadr.

Mowaffaq al-Rubaie, penasihat keamanan nasional Irak yang diangkat oleh tentara pendudukan AS, menyatakan hal itu dalam suatu konferensi pers di Bagdad, Kamis kemarin.

Menurutnya, dia yakin militer AS akan menghormati gencatan tersebut, dalam upaya menghentikan pertempuran di Najaf. Sayang tidak ada konfirmasi langsung dari militer Amerika.

Pada Kamis pagi, Rubaie mengutip ucapan Sadr yang menyatakan ulama radikal itu bersedia menarik milisi bersenjatanya, Tentara Mahdi.

Sebagai imbalan, Sadr meminta tentara pendudukan AS dan pihak keamanan Irak menganulir suatu kasus pembunuhan yang disebut-sebut dilakukan atas perintah ulama tersebut.

Pasukan koalisi yang dipimpin AS sebelumnya pernah mengatakan takkan pernah mau berunding dengan Sadr.

Koalisi menyatakan, untuk mengakhiri konfrontasi maka Sadr harus membubarkan milisinya dan bersedia diadili.(rtr-niek-46)