logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 22 Mei 2004 NASIONAL
Line

Malaysia Minta Maaf

  • Kasus Penyiksaan TKI Nirmala Bonet

SM/AFP Nirmala saat menunjukkan foto bekas penyiksaan atas dirinya.

JAKARTA-Pemerintah Malaysia meminta maaf dan menyatakan simpati kepada Nirmala Bonet dan keluarganya atas penyiksaan yang dideritanya saat menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Permintaan maaf tersebut disampaikan Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri Datuk Noh Omar, kemarin.

"Sebagai wakil pemerintah, kami meminta maaf dan menyampaikan simpati kepadanya (Nirmala) beserta keluarganya, yang mengharapkan sumber penghasilan dari pekerjaannya, namun malah mendapat penyiksaan," papar Noh saat bertamu ke Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur.

Dia menemui Nirmala yang saat ini masih di tempat itu, dan menyampaikan simpatinya. "Kami menyesalkan hal itu. Secara pribadi, saya mengecam keras tindak kekerasan itu," tegas Noh.

Dia menyatakan, pemerintah berjanji tindakan keras akan diberikan pada majikan penyiksa Nirmala yang membuat citra negeri jiran itu tercemar. Noh juga menyatakan, disesalkan masih ada orang yang tidak sensitif. "Kami tak ingin masyarakat internasional mempunyai persepsi negatif terhadap negeri ini, begitu berita penyiksaan tersebut menyebar ke segala penjuru dunia," katanya lagi.

Kasus penyiksaan Nirmala Bonet (19), TKI asal Kupang, oleh majikannya di Kuala Lumpur, Malaysia, tersebut terungkap setelah penjaga keamanan kondominium tempat majikannya tinggal melaporkan kondisi Nirmala ke polisi setempat. Dia melakukan itu setelah melihat wajah dan kepala Nirmala yang penuh luka dan memar, serta berdarah saat menangis di tangga kondominium, Senin (17/5).

Polisi langsung membawa Nirmala ke Kuala Lumpur Hospital, begitu melihat kondisi sekujur tubuhnya yang penuh luka bekas terbakar dan siraman air panas. Kemudian polisi membawa dia ke Kedutaan Besar Indonesia, serta meminta laporan secara terperinci mengenai kasusnya.

Atas dasar kasus tersebut, polisi setempat pada Selasa (18/5) mengirimkan timnya untuk menangkap majikan perempuan Nirmala yang berusia 34 tahun di rumahnya, Villa Putra, Jalan Tun Ismail. Nirmala mulai bekerja di Kuala Lumpur melalui jalur resmi sejak September 2003. Kontrak perempuan asal Kupang itu baru habis September 2005.

Terkejut dan Marah

Kasus yang menimpa Nirmala tersebut juga mendapat sorotan Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Dia mengaku terkejut dan marah melihat seseorang bisa menyiksa sesamanya dengan sangat kejam. ''Ini memalukan. Ini keji dan menyakitkan bagi warga Malaysia melihat seorang manusia disiksa seperti ini,'' jelas Badawi, Jumat (21/5). Pemimpin negeri Jiran itu berjanji bahwa pelaku penganiayaan berat itu tidak akan dibiarkan bebas begitu saja. Di masa lampau, para majikan di Malaysia yang terbukti bersalah menganiaya pembantu rumah tangga mereka, pada umumnya hanya dihukum ringan. Kebanyakan pelaku bisa bebas setelah membayar denda dan kompensasi.

Namun Jaksa Agung Malaysia Abdul Gani Patail mengatakan, warga Malaysia yang menganiaya Nirmala terancam hukuman penjara maksimal 80 tahun jika terbukti bersalah. ''Wanita berusia 35 tahun, istri seorang direktur perusahaan, bisa dipenjara sampai 80 tahun, jika terbukti bersalah berkali-kali melakukan penyiksaan yang menyakitkan,'' tutur Patail, sembari menambahkan, sedangkan suami perempuan tersebut juga dapat dituntut bila mengetahui adanya penyiksaan, namun tidak berusaha menghentikannya.

Blacklist

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Azmi Khalid menyatakan, pihaknya akan mem-blacklist keluarga yang dituduh menyiksa Nirmala untuk tidak bisa mendapatkan pembantu rumah tangga lagi di masa mendatang. Pasangan suami istri yang memperkerjakan Nirmala itu akan menjadi korban pertama blacklist itu.

''Tak ada seorang pun berhak melakukan kekejaman seperti itu pada orang lain. Kami akan mem-blacklist suami istri itu,'' kata Azmi. ''Agen tenaga kerja yang membawa Nirmala dari Indonesia itu juga harus bertanggung jawab.''

Azmi menyatakan, kementeriannya saat ini sedang dalam proses mendata para majikan yang diketahui telah menyiksa pembantu mereka, dan akan memasukkannya dalam daftar hitam. Di bawah peraturan terbaru, kata Azmi, agen tenaga kerja bertanggung jawab pada TKI yang mereka bawa. ''Agen hanya membawa TKI masuk dan membawa keluar dari rumah majikan, namun semua ongkos yang keluar ditanggung oleh TKI. Saya rasa sistem ini perlu banyak diperbaiki,'' kata Azmi.

Dalam peraturan baru nanti, agen tenaga kerja harus menjamin keselamatan para tenaga kerja yang disalurkannya.

Staf Depnakertrans ke Malaysia

Sedangkan pihak Depnakertrans sebagai salah satu instansi yang harus ikut bertanggung jawab atas kasus penyiksaan Nirmala, kemarin (Jumat, 21/5) telah mengirim stafnya ke Malaysia untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. ''Depnakertrans hari ini (kemarin-Red) telah menugaskan seorang pejabat pergi ke Kuala Lumpur bersama dengan pihak PJTKI untuk membantu menyelesaikan masalah ini,'' kata juru bicara (jubir) Deplu Marty Natalegawa di Kantor Deplu, Jalan Pejambon Jakarta, Jumat (21/5).

Depnakertrans di Kupang juga sedang berupaya menghubungi keluarga Nirmala untuk memberi kabar derita yang dialami TKI asal Kupang tersebut. Saat ini Nirmala masih ditampung di KBRI Kuala Lumpur. Kondisi Nirmala kini mulai membaik. Tapi masih merasa sakit di bagian tubuh. Luka di punggung, muka, dan payudara yang diderita Nirmala mulai kering. ''KBRI akan kembali memeriksakan dia ke RS,'' jelas Marty.

Selain itu, Departemen Luar Negeri (Deplu) juga mengirimkan nota diplomatik kepada Dubes Malaysia di Jakarta. Deplu memprihatinkan penganiyaan terhadap Nirmala Bonet, dan meminta Malaysia menghukum pelakunya. ''Deplu sedang dalam proses mengirim nota diplomatik kepada Dubes Malaysia di Jakarta,'' kata Marty Natalegawa.

''KBRI telah mengimbau Kepolisian Dang Wangi, Kuala Lumpur, agar pelaku selain dikenai tuntutan pidana, juga untuk membayar ganti rugi atas kerugian, baik secara moril maupun materiil, karena korban mendapat cacat seumur hidup,'' jelas Marty.

KBRI juga telah menghubungi PT Kurnia Bina Rizki yang menyalurkan Nirmala, dan agen penyalur tenaga kerja di Malaysia untuk menyelesaikan masalah gaji.

Mengundang Keprihatinan

Kasus penganiayaan terhadap Nirmala juga membuat berang anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Suparlan SH. Orang dekat Taufik Kiemas itu meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakob Nuwa Wea dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda untuk menangani secara sungguh-sungguh nasib TKI. ''Karena Presiden Megawati Soekarnoputri telah menggariskan kebijakannya untuk memberikan bantuan dan perlindungan serta perhatian khusus terhadap TKI di luar negeri,'' katanya di Jakarta, kemarin.

Dia meminta instansi terkait, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, melalui Atase Tenaga Kerjanya di luar negeri dan KBRI di Kuala Lumpur serta Singapura untuk lebih proaktif membantu dan melindungi TKI yang bekerja di sana, dan juga di negara lain.

''Di samping itu, pemerintah hendaknya mengusut pengerah jasa tenaga kerja (PJTKI) yang hanya memanfaatkan TKI untuk keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan nasib TKI yang mereka salurkan bekerja pada majikannya di luar negeri.''(nas, dtc-69, 87t)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Liputan Pemilu
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA