SUKOHARJO- Penolakan sejumlah kalangan terhadap capres dari militer mendapatkan kritikan. Hal itu menunjukkan adanya ketakutan semata, dan bukan atas dasar kebutuhan.

''Jelas, sikap penolakan itu saya anggap tidak demokratis,'' ujar Rektor Univet Bantara Sukoharjo, Drs Bambang Partono MPd.

Dia menjelaskan, dalam sistem demokrasi harus ada ketulusan dengan berbagai pihak yang berbeda. Termasuk menerima capres yang dikatakan berasal dari militer. Padahal, Wiranto dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-Red) kini tidak aktif lagi di militer. Otomatis, keduanya juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk memilih dan dipilih.

Saat aktif di militer, kedua capres tersebut kehilangan hak dipilih dan memilih. Sebaliknya, mereka memiliki hak istimewa untuk membela negara dan memiliki senjata.

Setelah keduanya pensiun, hak yang hilang semasa aktif di bidang militer otomatis melekat lagi pada diri mereka. Keduanya kembali jadi warga biasa, dan tidak mempunyai jalur komando untuk memaksa orang lain.

''Kalau ada komponen bangsa yang tidak setuju dengan alasan mereka berasal dari kalangan militer, ya tidak bisa dong. Mereka kini bekas militer, dan sudah jadi warga biasa. Hargai hak yang melekat pada diri mereka, jangan asal menolak semata tanpa dasar kuat.''

Militerisme, lanjut dia, sangat berlainan dari militer. Militerisme juga bisa dilakukan oleh masyarakat sipil yang bergaya atau melakukan kegiatan seperti militer. Contohnya, pendirian posko-posko oleh parpol dan model pakaian loreng yang dipakai satgas parpol pada pemilu lalu. Hal itu dinilai membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

''Kalau militer kan jelas, ada komando dan seragamnya. Para anggota melakukan kegiatan bela negara.''

Dia meminta semua unsur masyarakat untuk berpikir luas ke depan. ''Lepas dari keberpihakan terhadap capres tertentu, saya rasa penolakan itu tidak adil. Semua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Kami tekankan lagi, Wiranto dan SBY bukan orang militer. Keduanya adalah pensiunan dan haknya sama seperti masyarakat sipil lain.'' (G10-49s)