SULIT rasanya membayangkan bagaimana hidup bertetangga dalam satu bangunan besar bernama rumah susun, seperti di Kota Solo yang belum masuk kategori metropolis. Rumah susun? Kata itu bukan hal awam bagi sebagian besar masyarakat Solo.

Namun begitukah ketika harus menempatinya? Rasanya wajar jika sulit membayangkan bagaimana tinggal di sana, lantaran bangunan tersebut belum pernah ada di Kota Bengawan.

Pembangunan rumah susun nasional sewa (rusunawa) sebenarnya sudah lama digagas, mengingat peliknya masalah permukiman di kota yang luasnya 44,040 km2 dihuni sekitar 500.000 penduduk.

Masalah yang muncul salah satunya sulit mencari tempat tinggal, terutama yang layak. Pantas jika kemudian bantaran sungai, sempadan jalan, pekuburan, dan tanah Pemkot pun ramai-ramai dialihfungsikan menjadi hunian liar.

Pemkot Surakarta pun mulai mencari jalan keluar bagaimana mengatasi masalah, mengingat tak bisa begitu saja main antem krama dengan menggusur mereka tanpa memberikan jalan keluar.

Ibarat gayung bersambut ketika sekitar dua tahun silam, Departemen Permukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) menyambut baik usulan Pemkot Surakarta untuk membangun sarana permukiman massal itu. Departemen pimpinan Dr Ir Soenarno Dipl HE tersebut bersedia mendanai, asalkan Pemkot juga mengalokasikan dana pendamping.

Ada beberapa lokasi yang dimungkinkan untuk membangun, ketika akhirnya pilihan jatuh ke tanah Pemkot HP No 8 atau bekas Makam Kampung Begalon yang berlokasi di RT 5 RW 3 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan. Namun bukan berarti masalah selesai. Rusun tidak begitu saja langsung dibangun.

Tanah itu telah lebih dulu dihuni puluhan warga, lantaran makam tersebut lama tak difungsikan. Reaksi penolakan mencuat begitu kabar pembangunan lima lantai itu digulirkan. Alasannya beragam, namun jika disimpulkan ada satu yaitu khawatir adanya penggusuran.

Tak kalah akal, berbagai upaya ditempuh Pemkot agar pembangunan rusun senilai Rp 6,55 miliar tersebut terwujud. Antara lain memberikan pesangon serta beberapa jaminan pada 55 warga yang tergusur dari dana pendamping yang diambilkan APBD Kota Surakarta.

Diprioritaskan

Mereka sementara direlokasi ke tanah Pemkot sampai rusun purna dibangun dengan sejumlah uang kompensasi. Lantas, mereka diprioritaskan untuk menempati bangunan itu dengan sewa yang telah disepakati sebelumnya. Masalah prapembangunan sudah tertangani. Bagaimana dengan pascanya? Sudah siapkah warga itu menempati bangunan tersebut tinggal berdekatan dengan orang lain, menyatu dalam satu bangunan yang mungkin memunculkan sejumlah konflik dan permasalahan baru? Belum lagi soal sarana seperti air, listrik serta naik-turun dari lantai satu ke lainnya. Juga masalah kekumuhan yang mungkin timbul setelah bangunan tersebut dihuni. Belum lagi kerawanan seperti bahaya kebakaran.

"Siap atau tidak, masyarakat harus mulai membudayakan tinggal di rusun. Tempat semacam itu merupakan alternatif agar perkembangan kota tidak melebar. Kalau seperti itu, kehidupan tidak akan ekonomis. Salah satu dampaknya transportasi dari rumah ke tempat tujuan jadi mahal karena jauh," ujar Ir Kusumastuti MURP, staf pengajar jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNS.

Menurut dia, perlu dilakukan kajian di seluruh kota untuk menentukan berapa lagi rusun yang diperlukan guna mengurangi masalah kebutuhan akan tempat tinggal. Dia melihat masih banyak permukiman kumuh yang perlu diperhatikan atau paling tidak ditata dan rusunlah yang menjadi alternatifnya. Sampai sekarang belum ada yang melakukan penelitian itu. (Evie Kusnindya-Bersambung-80s)