MASIH banyaknya anggota DPRD yang masuk dalam komisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, menjadi perhatian tersendiri bagi Drs Musthofa Abd Hadi. Dia adalah calon terpilih anggota DPRD Jateng periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dalam pencalonan berangkat dari daerah pemilihan Jateng 10 (Pemalang, Kota dan Kabupaten Pekalongan, serta Batang)

Pria kelahiran Demak 3 Juli 1963 tersebut akan menjadi pendatang baru di Gedung Berlian. Sejumlah agenda sudah disiapkan anggota DPRD Kabupaten Demak ini, setelah resmi ''hijrah'' menjadi wakil rakyat di DPRD Jateng.

Salah satunya, setiap anggota DPRD hendaknya memiliki staf ahli, jika merasa tidak begitu paham terhadap komisi yang diikutinya. ''Misalnya di Komisi D. Kalau seorang anggota Dewan merasa tidak paham atas bidang kerja yang digeluti komisi tersebut harus memiliki staf ahli,'' kata suami Suharyanti ini.

Menurut ayah dari Sarah Amalia, Ilham, dan Danu tersebut, staf ahli tidak harus formal. ''Bisa teman sendiri, tapi yang harus betul-betul ahli dan minimal satu orang.''

Dia memandang perlunya staf ahli karena yakin banyak anggota Dewan yang tak paham betul pada bidang komisi yang diikuti. ''Kalau mau bekerja dengan baik, maka harus ada staf ahli, sehingga ketika menghadapi persoalan tidak asal bicara atau memutuskan.''

Untuk menjadi anggota Dewan yang baik, menurut lulusan Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Universitas Darul Ulum Jombang Jatim pada 1991 tersebut, juga diperlukan kejujuran. ''Jangan menerima apa pun selain gaji yang memang sudah menjadi haknya.''

Jika masih menerima tambahan selain pendapatan yang sah, lanjut Ketua DKW Garda Bangsa Jateng ini, seorang anggota Dewan sama artinya sudah terkontaminasi. ''Dia tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat dengan lantang. Sama halnya hanya menjadi wakil diri sendiri atau partainya, bukan wakil rakyat,'' tandas Sekretaris DPC PKB Demak tersebut.

Dia juga tidak setuju jika anggota Dewan mencari proyek dengan mengandalkan posisinya atau menerima uang sebagai komisi atas proyek orang lain yang dibawanya. ''Sebab, kalau masih seperti itu, anggota Dewan tidak akan bisa bersuara lantang.''

Musthofa menyatakan, akan berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, menyuarakan aspirasi rakyat, dan melawan kebusukan di semua sektor. Menghadapi krisis multidimensi yang melanda negeri, menurut dia, harus dilakukan penegakan hukum, menghukum mati koruptor, serta menempatkan seseorang yang bersih dan profesional sebagai pejabat publik. (Setiawan Hendra Kelana-83t)