BREBES - Polwan ternyata bukan monopoli jajaran kepolisian. Di kalangan anak desa, khususnya wanita yang putus sekolah, istilah ini kerap muncul manakala si anak ditunggu orang tua untuk segera membantu usaha warteg (warung Tegal).

Mengapa sebutan mereka jadi ''polwan''? Menurut penuturan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulakamba Tarmudi SPd, pol berarti mengpolke(merampungkan) dan wan berarti perawan, atau sama saja segera merampungkan sekolah menjadi perawan untuk membantu mengelola warteg. Karena mendapat tugas baru membantu orang tua, otomatis sekolah berhenti setelah lulus SD.

Menyadarkan para orang tua untuk tidak mencetak anaknya jadi ''polwan'', kata Tarmudi, merupakan pekerjaan yang cukup berat. Masalah ini tidak bisa dibebankan kepada para guru semata, tetapi perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk aparat pemerintah di tingkat kecamatan. Karena itu, melalui program REDIP (Regional Educational Development Improvement Program) tahap II yang ditopang JICA (Japan International Cooperation Agency) dari pemerintah Jepang, persoalan anak putus sekolah menjadi perhatian utama.

REDIP II yang dilaksanakan di 10 kecamatan itu sasaran utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di 86 SMP/MTs. Antara lain dengan mengupayakan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) anak didik. Berkat kerja keras dewan guru dan komite sekolah, APK SMP Kabupaten Brebes cenderung naik. Hal tersebut terlihat dari data APK tahun 2002-2003, yakni dari 81% menjadi 84%.

''Bahkan angka partisipasi murni juga ikut naik dari 71% (tahun 2002-2003) menjadi 77,03% (tahun 2003-2004),'' kata Kepala Dinas P dan K Kabupaten Drs H Tarsun MM di sela-sela lokakarya REDIP II yang berlangsung di aula Islamic Center, kemarin.

Ekonomi

Menurut konsultan REDIP II Kecamatan Tanjung dan Losari, Drs Heriyanto MBA, kendala umum yang dihadapi pera guru dalam upaya menggugah partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih berkutat pada persoalan ekonomi yang melilit masyarakat. Sebagai contoh, program bantuan biaya pendidikan yang dikeluarkan Pemkab Brebes cenderung disalahgunakan oleh para orang tua murid. ''Ada anak menerima dana bantuan ternyata oleh orang tuanya dipakai untuk keperluan lain. Padahal bantuan tersebut untuk membantu peralatan sekolah ataupun seragam.''

Problema klasik juga kerap dihadapi. Selain muncul istilah "polwan,'' beberapa anak yang bermukim di pantai utara kerap membolos sekolah karena ikut miyang (pergi melaut). Bahkan tak sedikit yang ikut membantu orang tua menanam bawang atau mencari sisa panen ikan bandeng atau udang. Mereka melakukan itu karena orang tuanya membutuhkan tambahan biaya untuk makan.

Melihat persoalan yang terjadi di lapangan, pengelola REDIP II berharap bantuan dari tokoh masyarakat, termasuk pejabat desa dan kecamatan, untuk ikut menyadarkan para orang tua melalui tim pengembang pendidikan kecamatan (TPK). Tugas tim juga membantu kesulitan sekolah dalam pengembangan SDM guru. ''Sekolah yang tak memiliki guru bidang studi tertentu dapat meminta bantuan ke TPK untuk dicarikan ke sekolah lain. Dengan demikian, sekolah dapat memaksimalkan pembelajaran terhadap anak didik,'' paparnya. (wh-20n)