RENCANA Pemkab Tegal memberikan buku pelajaran gratis senilai Rp 7,5 miliar kepada pelajar sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI) dan pelajar sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah (MTs) memang disambut gembira oleh kalangan pelajar dan pendidik.

Namun dalam perjalanannya, proyek yang berasal dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2004 itu membuat kegundahan guru mata pelajaran di Kabupaten Tegal dan sulit untuk dihilangkan begitu saja.

Kegundahan tersebut menyembul ke permukaan, lantaran kini berkembang informasi, proyek itu bakal tidak menguntungkan pelajar dan pendidik. Sebab proyek itu hanya mempertebal kantong oknum pejabat tertentu.

Menurut pendapat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal, Dimyati SE, laporan yang masuk ke lembaganya menyebutkan, pengadaan buku gratis itu tidak melalui proses lelang. Namun antara instansi pemerintah tersebut dan perusahaan percetakan seperti telah melakukan berbagai persetujuan agar proyek miliaran rupiah itu jatuh ke tangan perusahaan percetakan tersebut.

''Ini jelas nggak benar. Proyek miliaran rupiah ya harus melalui lelang. Ngak bisa main tunjuk atau diarahkan ke satu perusahaan saja,'' tandas Dimyati SE yang juga Kepala Sekolah SMK Pariwisata Muhammadiyah Slawi, Kabupaten Tegal itu. Dia mengatakan, jika tidak melalui lelang, jelas hanya menguntungkan periuk pejabat. Muridnya ya rugi, gurunya juga rugi.

Libatkan Guru

Bagi Dewan Pendidikan, kata Dimyati, masalahnya bukan siapa yang bakal meraih proyek besar itu, melainkan prosedurnya juga harus dipenuhi atau sesuai dengan aturan. Tidak asal main terjang saja.

Dia menegaskan, selain proyek itu harus melalui lelang secara terbuka, juga muatan isi buku pelajarannya harus melibatkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sebaliknya, bila melihat cara-cara yang dilakukan dengan menyerahkan sepenuhnya pencetakan buku itu kepada satu perusahaan percetakan besar, jelas isi buku pelajarannya akan menyimpang dari kebutuhan ilmu dan pengetahuan bagi para pelajar dan pendidik di Kabupaten Tegal.

Alasannya, kata dia, penyusunan buku pelajaran oleh perusahaan percetakan buku yang ditunjuk itu tidak mengacu pada kebutuhan ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan. Mereka jelas hanya akan mengejar keuntungan semata.

Sebaliknya jika melibatkan guru mata pelajaran maka akan banyak keuntungan yang didapat. Selain bukunya dapat memenuhi kebutuhan yang diharapan pelajar dan pendidiknya, juga akan menekan biaya cetak.

Jika biaya cetak dapat ditekan, lanjut Dimyati, buku yang dicetak juga semakin bertambah banyak. Itu berarti akan banyak pula pelajar yang dapat menikmati buku pelajaran secara gratis.

Bukan hanya pelajar saja yang mendapat keuntungan, melainkan kalangan pendidik, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan, akan kecipratan honor yang cukup lumayan. Itu berarti akan memberikan semangat untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan pendidik. ''Jadi, saya sangat berharap proyek Rp 7,5 miliar untuk pengadaan buku itu bisa dikerjakan secara profesional. (D12-20n)