KAWASAN Kanjengan sebenarnya memiliki sejarah penting, karena pernah manjadi pusat pemerintahan Kabupaten Semarang. Kantor dan rumah bupati pun, kala itu berada di lokasi tersebut.

Saat itu, orang menyebut pemimpin Semarang sebagai Kanjeng Bupati atau Kanjeng Adipati. Maka, tempat itu kemudian disebut Kanjengan.

Peta Semarang tahun 1934 memperlihatkan, lokasi yang kini menjadi Pasar Johar bagian selatan masih termasuk kompleks kabupaten. Pada tahun itu, Pasar Johar bahkan belum tergambarkan.

Thomas Karsten merancang Pasar Johar pada 1933-1938, memenuhi keinginan pemerintah kota praja (Belanda) untuk menggabungkan beberapa pasar. Yakni Pasar Pedamaran, Pasar Jurnatan, Pasar Beteng, Pasar Pekojan, dan Pasar Johar. Penguasa saat itu ingin membuat sebuah pasar centraal yang modern menurut ukuran kala itu.

Benny D Setianto, staf pengajar Program Lagister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata mengatakan, pada abad ke-19 Kanjengan memang merupakan tempat tinggal, sekaligus kantor bupati. Untuk menuju ke arah Kanjengan dari arah utara, disediakan jalan khusus yang sebut jalan penguasa. Posisi jalan itu saat ini di antara dua Pasar Yaik. Sebagai jalan khusus untuk bupati, jalan itu tentu dirawat dengan baik, sehingga selalu bersih. ''Barangkali saja waktu itu orang awam tidak akan berani lewat jalan itu,'' ujarnya.

Pindah ke Ungaran

Setelah kemerdekaan, masa pemerintahan pun pindah ke Ungaran. Adapun cungkup pendapa kabupaten dipindahkan ke Gunung Talang di daerah Sampangan. ''Semarang melanjutkan pemerintahan gemente dan pusat pemerintahan pindah ke Kantor Gemente di Jalan Bojong, atau sekarang disebut Balai Kota di Jalan Pemuda,'' tuturnya.

Menurut dia, hilangnya pendapa Kabupaten Semarang di Kanjengan, merupakan sebuah kerugian sejarah. Namun, upaya pengembalian wajah Kenjengan seperti masa lalu, juga tidak mungkin dilakukan. Kawasan itu telah berubah sebagai tempat perdagangan.

''Pendapa Kabupaten sudah telanjur dipindahkan ke Gunung Talang, dan tak ada gunanya membangun lagi di Kanjengan,'' kata Rektor Undip Prof Ir Eko Budihardjo MSc.

Menurut dia, yang penting saat ini perlu mulai dipikirkan fungsi Kanjengan setelah kembali ke Pemkot. Namun, dia meminta agar penanganannya tidak bersifat sepotong-sepotong, hendaknya terkait dengan penataan kawasan secara menyeluruh.

Bisa saja gagasan Kanjengan digunakan untuk terminal angkutan kota dan lokasi perluasan pasar. Sebagai pengingat Kanjengan pernah jadi pusat pemerintahan, Pemkot mungkin bisa membangun penanda. Namun, semua itu harus dikaji dulu secara menyeluruh, termasuk untung ruginya. Jangan sampai setelah jadi terminal atau pasar justru makin semrawut.

Sebelum perencanaan dibuat, Pemkot perlu menggalang partisipasi warga dan pedagang setempat. ''Revitalisasi akan gagal, karena pemerintah tidak pernah memperhatikan grassroot,'' katanya. (Purwoko Adi S-84k)