HONG KONG - Seorang pejabat tinggi AS mengatakan Minggu kemarin, masih terlampau dini untuk menetapkan apakah langkah China - mengekang hak pilih rakyat Hong Kong - akan berdampak bagi otonomi luas yang dijanjikan Beijing bagi bekas koloni Inggris itu.

Pernyataan tersebut, yang disampaikan Pembantu Menlu AS James Kelly yang kemarin berkunjung ke Hong Kong (HK), tampaknya mencerminkan sikap lunak Washingtion terhadap langkah Beijing itu.

Padahal, sebelumnya pejabat tinngi lain Amerika Serikat menyebut langkah China tersebut sebagai "erosi" bagi otonomi Hong Kong.

Seperti pernah diberitakan, pemerintah komunis China memutuskan untuk meniadakan pemilu untuk memilih pemimpin HK mendatang.

"Kami perlu waktu lebih lama untuk mengambil kesimpulan atau melihat, apakah keputusan yang diambil Beijing itu merusak atau justru memperkokoh otonomi HK," kilah Kelly, setelah bertemu pemimpin Hong Kong (yang ditunjuk China) Tung Chee-hwa.

"Amerika amat mendukung stabilitas, pembangunan demokrasi, dan kemakmuran Hong Kong," tegasnya, kepada para wartawan.

Pernyataannya itu kemudian ditayangkan oleh televisi Hong Kong.

Janji Beijing

Bekas jajahan Inggris itu dikembalikan kepada China pada Juli 1997. Pada waktu itu, Beijing berjanji mempertahankan sistem demokrasi dan ekonomi kapitalis HK selama paling tidak 50 tahun.

Namun, keputusan China belum lama ini melarang pemilu penuh (yang diikuti semua rakyat HK) untuk memilih pemimpin wilayah tersebut pada 2007 dan pemilu legislatif 2008, membuat masyarakat internasional bertanya-tanya tentang kesungguhan janji Beijing.

Banyak rakyat HK frustasi pada apa yang mereka lihat sebagai buruknya pemerintahan Tung (yang didukung Beijing). Mereka menginginkan hak pilih penuh secepat mungkin.

Konsul Jenderal AS di HK, James Keith, telah mengatakan keputusan Beijing "mencerminkan erosi atas otonomi penuh" yang telah dijanjikan pada Hong Kong.

Pada saat penyerahan Hong Kong, para pemimpin China dengan tegas menyatakan akan mempertahankan sistem yang sejak lama berlaku di Hong Kong, kecuali dalam bidang pertahanan/keamanan dan kebijakan luar negeri. Beijing menyebut sistem itu dengan "satu negara dua sistem".

Di bawah pendudukan 100 tahun Inggris, Hong Kong berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan penting di dunia, khususnya untuk kawasan Asia. (rtr-ed-30)