KUWAIT - Kuwait, Minggu kemarin, menyetujui RUU yang mengizinkan kaum wanita memberikan suaranya dan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen. Persetujuan itu mendekatkan mereka pada hak-hak politik yang mereka tuntut selama beberapa dasa warsa di negara Arab Teluk yang konservatif itu.

"Dewan (menteri) memutuskan untuk menyetujui RUU itu dan menyampaikannya kepada Emir (Syekh Jaber al-Ahmad al-Sabah), Tuhan melindungi dia, dalam upaya menyerahkannya ke Majelis Nasional (parlemen)," kata kabinet dalam pernyataan.

RUU tersebut memerlukan persetujuan parlemen untuk disahkan menjadi undang-undang. Satu dekrit yang dikeluarkan emir untuk memberi hak suara pada kaum wanita itu kalah tipis dalam voting di majelis beranggotakan 50 orang pada 1999 oleh aliansi Islam dan anggota parlemen dari kubu konservatif.

Kaum wanita Kuwait memperjuangkan hak pilih mereka selama lebih dari 40 tahun. Namun perjuangan mereka dihalangi oleh kelompok Islam dan politikus pria.

Kaum wanita Kuwait menyaksikan dengan frustrasi ketika anggota parlemen dipilih Juli lalu oleh kelompok elite pria yang mungkin berusia 21 tahun atau lebih dan bukan oleh warga negara atau anggota angkatan bersenjata.

Pemerintahan PM Syekh Sabah al-Ahmad al-Sabah, adik emir, sejak berkuasa Juli lalu telah menjelaskan bahwa mereka akan melakukan reformasi politik dan ekonomi di Kuwait.

Kuwait menyatakan, reformasi merupakan prioritas utama saat negara tersebut mempromosikan diri sebagai negara investasi modern yang bersahabat.

Namun, anggota parlemen dari kubu Islam dan konservatif, yang punya pengaruh besar di parlemen, menentang pengaruh Barat dan mungkin terbukti sebagai penghalang dalam menghadapi RUU baru itu.

Dalam pernyataannya kemarin, kabinet Kuwait menyatakan menyetujui RUU itu untuk mengubah pasal 1 UU no 35 tahun 1962 tentang pemilihan anggota Majelis Nasional ''dalam kontek kepedulian pemerintah untuk memperbesar partisipasi rakyat di parlemen''.(rtr-niek-46)