PURWOKERTO - Kemunculan kultus individu menjadi salah satu faktor paling rawan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004. Sebab, bila sampai ada penghambatan terhadap seseorang yang dikultuskan menduduki kursi RI-1 2004-2009 akan dianggap musuh. Orang atau kelompok yang menghambat pun akan dienyahkan dengan segala cara orang.

"Kultus individu terhadap calon presiden dapat merusak pranata dan fatsun demokrasi , selain mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta disharmoni hubungan politik antarparpol peserta pemilu legislatif," kata Novel Ali, pengamat politik dari Undip.

Dia menyatakan hal itu dalam diskusi panel "Prediksi Kerawanan Pemilihan Presiden 2004", yang diselenggarakan PWI Perwakilan Banyumas, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, KPU Banyumas, Polwil Banyumas, dan Masyarakat dan Persatuan Wartawan Pemantau Pemilu 2004 (Mapilu) PWI Jateng, Sabtu (15/5) di Purwokerto.

Selain Novel Ali, pembicara lain adalah Ketua KPU Banyumas Ismiyanto Heru Permana SH dan Kapolwil Banyumas yang diwakili Wakapolwil AKBP Drs Bambang Yulianto. Moderator Dr Paulus Israwan Setyoko dari Fisipol Unsoed.

Selain kultus individu, kata Novel, kerawanan menjelang pemilihan presiden juga bisa disebabkan oleh dikotomi sipil-militer. Dalam pemilihan presiden 2004 sedikitnya ada tiga pasang calon presiden dan wakil presiden dari kalangan sipil. Yakni, Megawati-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Gus Dur-Marwah Daud (bila Gus Dur tak terganjal) dan pasangan dari kalangan (mantan) militer. Yakni, Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla, Wiranto-Sholahuddin Wahid, Hamzah Haz-Agum Gumelar.

"Kedua faktor, yakni kultus individu dan dikotomi sipil-militer, harus diprediksi sedini mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ujar dia.

Dia menuturkan kultus individu bertentangan dengan keadaan keadaban manusia. Kultus individu merendahkan martabat serta harkat kemanusiaan subjek (pelaku) dan objek (orang yang dikultuskan).

Membiarkan kultus individu menjelang pemilihan presiden berarti mengakses kemerosotan moralitas politik elite dan massa pendukung calon bersangkutan.

Pemilu 1999, kata dia, memberikan banyak bukti konkret di berbagai kota betapa berbahaya kultus individu. Pengalaman di berbagai kota menggambarkan betapa dahsyat amarah massa yang merasa kepentingan calon presiden yang mereka kultuskan terganggu, terhambat, atau tidak mampu diwujudkan. Kasus Solo, Jepara, beberapa daerah di Jateng, dan sejumlah kota/desa di Jatim atau pelosok lain Nusantara menjelang dan pasca-Pemilu 1999 mencerminkan betapa berdarah-darah pesta demokrasi di negeri ini.

"Akankah semua dibiarkan berulang menjelang, pada saat, dan sesudah pemilihan presiden 2004?" kata dia.

Untuk menghindari berbagai kerawanan itu, anggota Mapilu PWI Jateng itu mengimbau elite partai yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden mencegah diri sendiri serta massa pendukung agar tidak mencuri start kampanye. (G23, G22-86)