KARANGANYAR- Sebanyak 6,9 juta atau sekitar 21% warga Jateng tergolong miskin. Jumlah dan persentase itu tergolong tinggi, meski lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika krisis ekonomi memuncak, yang mencapai 9,6 juta. Demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Kepala Bakorlin Wilayah II Drs Suwito pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Indonesia Bagian Tengah tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Daerah di Tawangmangu, Rabu (12/05) lalu. ''Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan lapangan kerja di masyarakat,'' lanjut Gubernur.

Rakor dibuka Menko Kesra ad interim Prof Dr A Malik Fadjar, diikuti akademisi, birokrat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Rakor bertujuan merumuskan penyusunan penanggulangan kemiskinan tingkat regional dan nasional. Untuk mengatasi kemiskinan, kata Gubernur, pemerintah provinsi telah membentuk komite penanggulangan kemiskinan (KPK) melalui SK No 460/297/2003 yang mengacu pada Kepres No 24/2001 jo No 03/2003. ''Kegiatannya antara lain untuk menciptakan lapangan kerja guna memberantas kemiskinan. Di antaranya program padat karya, PDM DKE, P2KP, PPK,'' ujarnya.

Menko Kesra ad interim Prof Dr A Malik Fadjar menyatakan, kemiskinan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sudah menjadi masalah global. Namun, pasang surut perkembangan kemiskinan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan masyarakat di suatu wilayah. Di Indonesia, kata dia, yang perlu dibenahi adalah penyebaran penduduk.

Penduduk Indonesia sekarang terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Jawa. Karena itu lapangan kerja pun akhirnya menjadi persoalan.

Persoalan ini harus diatasi sebab menjadi salah satu penyebab kemiskinan. ''Semua pihak harus ikut memikirkan penanggulangan kemiskinan. Sebab tanggung jawab penanggulangan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah,'' tegasnya.

Malik Fadjar menjelaskan, kemiskinan berawal dari kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan terhadap sebagian masyarakat. Karena itu, salah satu strategi untuk memberantas kemiskinan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, baik di pusat maupun daerah. (G8-49i)