PASAR KLEWER-Pedagang Pasar Klewer meminta Pemkot Surakarta segera melakukan dialog terkait dengan akan dibangunnya bursa tekstil terbesar di Indonesia setelah Pasar Tanah Abang, Jakarta tersebut. Mereka mengaku resah berkait dengan rencana yang tanpa diawali sosialisasi tersebut.

"Pedagang banyak yang resah dan bertanya kepada Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) berkenaan dengan pemberitaan ada rencana pembangunan pasar. Karena itu, himpunan berharap segera ada dialog agar pedagang tenang kembali," kata Humas HPPK Amb Sunarto, kemarin.

Dia memaparkan, pedagang memang telah mengajukan permohonan renovasi pasar yang berada di kompleks Alun-alun Lor tersebut. Namun, mereka tidak menyangka perubahannya bakal secepat itu.

Apalagi, ternyata bukan hanya perbaikan melainkan pembangunan total. Hal itu menimbulkan keingintahuan pedagang, karena terkait dengan nasib mereka. Sampai kemarin belum ada sosialisasi dari unsur Pemkot, baik Bapeda maupun Dinas Pengelolaan Pasar.

Hal-hal teknis, lanjut dia, seharusnya didialogkan lebih dulu dengan pedagang, sehingga tidak ada kesimpangsiuran. Meski belum ada persetujuan dari DPRD, dalam membuat perencanaan selayaknya Pemkot mendengar aspirasi pedagang.

Apalagi, Pemkot sudah optimistis hal itu bakal digulirkan mulai tahun ini. Masalahnya, misalnya, bagaimana nasib pedagang saat pasar dibangun, teknis pelaksanaan pembangunan, bentuk fisik yang akan dibangun dan manajemen pengelolaan ke depan.

"Masalah teknis seharusnya juga melibatkan pedagang, karena hal itu menyangkut nasib kami juga. Jangan melangkah sendiri. Segera saja Pemkot turun pada pedagang untuk menyampaikan rencana itu," ujarnya.

Tanpa sosialisasi, hal itu dinilai meningggalkan pedagang dan Pemkot mengambil langkah sendiri.

Investor Dilibatkan

Keresahan pedagang, lanjut Sunarto, bukan hanya dipicu dilibatkannya investor dalam pembangunan. Kesimpangsiuran informasi dan spekulasi-spekulasi yang muncul setelah terbetiknya kabar pembangunan, ikut juga memberikan kontribusi terhadap hal itu.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Ir Masrin Hadi SSos mengatakan, sesuai dengan prosedur sosialisasi pembangunan kepada pedagang akan dilakukan setelah persetujuan dari Dewan. Saat ini Wali Kota H Slamet Suryanto sedang mengajukan persetujuan ke legislatif.

Menurutnya, rencana pembangunan tersebut seharusnya tak menimbulkan keresahan. Sebab, hal itu aspirasi dari pedagang saja yang merasa prihatin atas nasib pasar tersebut.

Setelah Dewan menyetujui, secepatnya bakal ada dialog ataupun pertemuan dengan pedagang di pasar yang omzet hariannya mencapai Rp 5 miliar-Rp 7 miliar itu.

"Pembangunan itu usulan dari pedagang juga dan bentuk perhatian Pemkot atas kondisi pasar tersebut. Hal itu dilakukan dengan menggandeng investor, karena APBD tak memungkinkan untuk itu," jelas alumnus Planologi ITB itu.

Dia menegaskan, pedagang tak perlu resah terhadap rencana pembangunan. Pedagang yang sudah ada dan memiliki pegangan berupa Surat Izin Penempatan (SIP) atau Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP) akan diprioritaskan.(G18-42k)