PEMALANG - Sejumlah PAC PPP Pemalang mendesak segera diadakan Musyawarah Cabang (Muscab). Sebab, perjalanan organisasi DPC telah memasuki akhir periode pada April 2004. Apalagi sudah mundurnya beberapa personel fungsionaris dan adanya mosi tidak percaya dari 11 PAC.

"Menjadi hal yang aneh dan tak wajar jika tuntutan konstitusi ini tidak dilaksanakan. Mungkin ini sebagai alasan untuk mempertahankan status quo," kata Ketua PAC Ulujami Jamzuri, kemarin.

Beberapa persoalan internal partai yang muncul, menurutnya, sudah berlangsung cukup lama, terutama pernyataan mosi tidak percaya dari 11 PAC pada April 2003, serta Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) sebagai lembaga penasihat dan pemberi fatwa kurang, dihargai keberadaannya.

"Hal itu dapat dilihat dari komentar dan sikap fungsionaris MPC yang terkesan ditempatkan hanya sebagai objek dan alat kepentingan DPC belaka," tambah Agus Mu'tasimbillah, Ketua PAC Pemalang.

Kader muda PPP yang tergabung dalam Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) juga merasa kecewa dan gundah. Sebab, beberapa praktik dan sikap DPC baik dalam kebijakan organisasi maupun pribadi, kurang sesuai dengan prinsip berorganisasi dan hubungan interpersonal.

Persoalan yang cukup serius, baik menurut Jamzuri dan Agus, adalah menurunnya prestasi politik PPP. Bahkan, Pemilu 1999 dan 2004 mengalami kemunduran. Padahal Pemilu 1997 berhasil menempatkan 10 anggota legislatif, namun pada Pemilu 1999, turun menjadi delapan kursi. Demikian juga pada 2004.

Penempatan para calon anggota legislatif tanpa melalui proses yang wajar dan penuh dengan praktik KKN. Prinsip kepantasan dan kepatutan tidak dipergunakan sehingga timbul gejolak di seluruh kader PPP, baik di tingkat PAC, ranting, dan unsur-unsur partai lainnya. (sf-74)