KAJEN- Armada Angkutan Pedesaan (Angkudes) jurusan Kedungwuni-Doro-Karanganyar-Kajen yang sudah beberapa hari ditinggal di Gedung DPRD, akhirnya ditarik oleh para sopirnya. Mobil hijau yang sebelumnya memenuhi area parkir Gedung Dewan itu kemarin tak lagi terlihat.

Koordinator pengemudi yang melakukan aksi protes, M Fajari ketika dikonfirmasi mengatakan, dia bersama beberapa perwakilan sopir telah menghadap Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dulmanan.

"Dalam dialog tersebut Ketua Dewan bisa memahami dan mau memenuhi tuntutan kami agar proses pengurusan izin trayek tetap dilanjutkan," ujarnya.

Seperti diberitakan (SM,12/5), akibat kecewa dengan hasil dengar pendapat di DPRD beberapa waktu lalu yang menunda pelaksanaan SK Bupati Nomor 5512/203 Tahun 2003 soal Penentuan Trayek Angkudes di Kedungwuni-Doro-Kajen, sejumlah 28 armada angkudes ditinggal oleh para sopir di Gedung Dewan.

Mereka meminta agar keputusan tersebut dibatalkan. Jika pelaksanaan izin trayek ditunda, maka mereka minta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh para sopir saat memroses izin trayek.

Setelah tuntutannya akan dipenuhi, para sopir secara bertahap menarik armadanya sejak Rabu siang lalu (12/5). Kamis kemarin di garasi halaman Gedung DPRD tidak lagi terlihat mobil-mobil itu.

Tetap Diproses

Sekretaris Komisi A Herri Triono Sabdo SH ketika dimintai pendapatnya menandaskan, jika memang untuk melayani kepentingan masyarakat, proses pengurusan trayek bisa saja dilanjutkan. Namun permasalahan yang diduga memunculkan penyimpangan harus tetap diproses, sehingga permasalahan yang muncul bisa terselesaikan.

Sebelumnya, ketika memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dengan pengusaha di Mapolres Pekalongan, Rabu lalu (12/5), Bupati Pekalongan Drs H Amat Antono mengatakan, telah berkoordinasi dengan Bawasda untuk memproses stafnya yang melakukan penyimpangan.

"Kami tidak akan menutup mata jika memang ada staf kami yang melakukan kesalahan," tandasnya. Dia minta agar segala permasalahan tidak dicampuradukkan dan diselesaikan dengan jernih.

Jika ada masukan dan informasi tentang kebijakan yang dikeluarkannya, Bupati berjanji akan menyelesaikan asal tidak merugikan masyarakat. (G16-74)