JAKARTA- Pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, menilai, di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) tidak ada perpecahan karena sejak dulu banyak anggota NU berada di partai politik yang berbeda. Menurut dia, kemarin, di kalangan NU tidak dikenal istilah perpecahan, tapi jika perpecahan suara memang ya.

Menurut dia, dari dulu di tubuh NU sudah ada perpecahan suara. Namun situasi perpolitikan di kalangan NU tampaknya sudah berubah. Buktinya muncul usulan agar Hasyim Muzadi yang saat ini menjabat Ketua PBNU mengundurkan diri. Bahkan, desakan tersebut dilontarkan oleh kalangan NU.

Karena itu, Ikrar mempertanyakan mengapa pada saat Hasyim Muzadi menjadi calon wakil presiden dari PDI Perjuangan (PDI-P), muncul desakan kuat dari NU agar dia mengundurkan diri. Hal itulah yang perlu dipertanyakan, sebab saat Gus Dur dicalonkan jadi presiden, yang bersangkutan masih tetap menjabat Ketua PBNU.

Tidak ada perpecahan warga nahdliyin atas pencalonan wapres KH Hasyim Muzadi yang juga Ketua Umum PBNU berdampingan dengan capres Megawati Soekarnoputri, juga disampaikan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng KH Hanif Muslih Lc. ''Sejak dulu warga NU ada yang di PPP, Golkar, dan PDI. Sekarang alhamdulillah sebagian besar di PKB,'' kata dia.

Hanif Muslih menegaskan, meski pendukung PKB merupakan warga nahdliyin, secara institusi DPW harus mendukung hasil Mukernas PKB yang mengamanatkan apa pun hasilnya pada tim sembilan. Dia mendengar KH Abdullah Faqih, Langitan, Tuban, Jatim juga mendukung KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur maju sebagai capres dari PKB. Karena itu, tentu DPW akan mendukung capres dari PKB.

Sejauh ini, kata dia, PKB masih tetap mengajukan Gus Dur sebagai capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika oleh lembaga tersebut Gus Dur ditolak, tentu akan dilakukan pembicaraan lagi untuk mencari capres alternatif.

Menyangkut dukungan para kader yang ada di bawah, menurut dia, tergantung pada fatwa dari DPP PKB. Tentu warga nahdliyin yang ada di partai berlambang bola dunia dikitari sembilan bintang itu akan mendukung apa bunyi fatwa tersebut.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jateng Ahmad Badawi menilai, pernyataan Ketua PWNU Jateng Drs H Mohammad Adnan MA terkait dukungan Hasyim Muzadi sebagai cawapres Mega, tak sepatutnya diucapkan. ''Kalau ketua NU jangan bilang kultur. Sebab kultur itu tidak ada yang memimpin,'' kata dia.

Peran Kiai Lokal

Menurut dia, dengan adanya sejumlah capres dan cawapres dari kalangan NU, peran para kiai lokal akan sangat berpengaruh pada pilihan warga nahdliyin dalam pemilu presiden 5 Juli mendatang. Saat menentukan pilihan, konstituen akan terus bertanya pada kiai-kiai lokal tersebut.

Dia menegaskan, pilihan warga PKB yang didominasi warga nahdliyin sampai saat ini masih tetap pada keputusan tim sembilan yang dihasilkan dalam mukernas beberapa waktu lalu. ''Saya lihat berita di televisi, Gus Dur masih tetap capres dari PKB.''

Seperti diketahui, secara kultural PWNU Jateng menyatakan dukungan pada Hasyim Muzadi yang menjadi cawapres dari Megawati Soekarnoputri. Meskipun secara kelembagaan tidak terang-terangan menyatakan dukungan, namun Rais Syuriah KH Masruri Mughni AlHafidz Lc dan Ketua PWNU Drs H Mohammad Adnan MA menegaskan secara kultural warga nahdliyin mendukung Ketua Umum PBNU itu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan syuriah dan tanfidziyah di kantor Jl Dr Cipto 180 Semarang, Sabtu (8/5).

Tentang peluang Mega-Hasyim dalam pemilihan presiden mendatang, Ikrar yang juga Ketua Departemen Politik LIPI tersebut beranggapan, langkah Megawati meminang Hasyim Muzadi merupakan langkah strategis. Alasannya, upaya itu dapat meraup suara nahdliyin yang jumlah suaranya tiga kali lipat dari jumlah suara yang diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu legislatif.

''Duet Mega-Hasyim ini merupakan pasangan yang bisa disebut sebagai 'The Dream Tim' (tim impian), karena kombinasi antara nasionalisme dan religius, apalagi tidak ada unsur militernya di sini,'' katanya.

Secara tersirat pendapat Ikrar dibenarkan salah seorang ketua DPP PDI-P, Yacobus Mayong Padang, yang menyebutkan pihaknya memiliki hitung-hitungan baik suara maupun politik menyusul pencalonan Hasyim sebagai wapres. ''Hak mereka untuk menilai duet Mega-Hasyim. PDI-P punya suara dan politik yang berbeda dari mereka, terlebih lagi kami juga akan menggalang kekuatan di kalangan NU dengan masuk ke basis-basis NU dan basis partai lain,'' tandasnya.

Jabobus mengingatkan, tidak semua pernyataan negatif terhadap duet Mega-Hasyim didasarkan atas data. Ada juga yang karena adanya sentimen pribadi atau ketidaksukaan terhadap Mega-Hasyim. (bn,G7-88,83t)