SEMARANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Senin (10/5), memberikan penjelasan kepada Pemerintah Provinsi seputar persiapan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 5 Juli mendatang.

Salah satunya menyangkut posisi anggaran lembaga penyelenggara pemilu tersebut sampai saat ini, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Jateng.

Jika dikalkulasi, sampai putaran pertama pilpres, anggaran KPU Jateng hanya akan tersisa sekitar Rp 400 juta. Sementara itu, melihat peta kekuatan masing-masing capres dan cawapres yang berimbang, sangat dimungkinkan pilpres akan berlangsung dua putaran, sehingga butuh tambahan dana lagi.

Seperti yang pernah diungkapkan dalam rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Jateng beberapa waktu lalu, KPU Provinsi masih memiliki anggaran Rp 9.527.126.721 yang terdiri atas Rp 7.779.389.585 (dari APBN) dan Rp 1.747.737.306 (APBD Jateng). Namun anggaran dari APBN tersebut sudah diplot untuk keperluan biaya operasional sekretariat dan uang kehormatan bagi para anggota KPU.

Berdasarkan evaluasi pada pelaksanaan pemilu legislatif, perlu dilakukan training of trainer (TOT) untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi penyelenggara di bawah. Sampai saat ini anggaran tersebut belum ada.

Di samping itu, perlunya anggaran untuk keperluan bantuan hukum. Sebab, KPU potensial mendapat gugatan hukum dari para peserta pemilu, sementara alokasi anggaran untuk itu belum tersedia. Kasus-kasus hukum tersebut seperti yang telah terjadi antara lain di Kota Semarang, Banjarnegara, dan Batang.

Di hadapan Wagub Drs H Ali Mufiz MPA, para anggota KPU Jateng menjelaskan sejumlah hal mengenai persiapan menjelang pilpres dalam pertemuan di lantai III Gedung A Kantor Pemprov Jateng tersebut.

Anggota KPU Jateng Dr Ari Pradhanawati MS usai pertemuan menjelaskan, dalam kesempatan tersebut pihaknya menyampaikan persiapan menjelang pilpres baik yang sudah dilakukan maupun belum. Contoh yang sudah dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih. Selain itu, sudah melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak dalam rangka sosialisasi, misalnya dengan Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan (BIKK), serta sejumlah radio di wilayah Jateng. ''Yang belum pemasangan baliho. Sebab, kami harus menunggu keputusan resmi KPU Pusat mengenai pasangan capres dan cawapres,'' kata dia.

Menyangkut anggaran, Ari kembali menegaskan, KPU Jateng tetap memerlukan tambahan yang akan digunakan antara untuk TOT bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah, yang selama ini belum pernah teranggarkan.

''Anggaran Rp 9 miliar yang ada saat ini bukan sisa, tapi sudah diplot untuk berbagai kebutuhan dan tidak cukup untuk memenuhi tambahan keperluan lain. Bahkan, kalau dihitung, sampai putaran pertama pilpres, hanya sisa kurang lebih Rp 400 juta,'' papar dia.

Anggaran tersebut banyak yang tersedot ke pencetakan formulir untuk tempat pemungutan suara (TPS) yang mencapai sekitar Rp 6 miliar. Padahal, formulir tersebut hanya untuk pilpres putaran pertama. Kemungkinan besar bila melihat peta capres dan cawapres yang muncul, pilpres akan berlangsung dua putaran. Soal berapa besar tambahan anggaran yang akan diajukan, dia belum bisa menyebutkan. ''Secara resmi kami belum mengajukan, saat ini sedang disusun. Kami berharap semua pihak mengerti akan kondisi ini,'' kata dia.

Dia kembali mengingatkan komitmen awal pemerintah atas kesuksesan pelaksanaan pemilu, yakni adanya komitmen dari Mendagri agar para gubenur dan bupati/wali kota membantu baik dari sisi pendaftaran pemilih maupun anggaran. (G7-83t)