logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 11 Mei 2004 WACANA
Line

Surat Pembaca

Donohudan Belum Steril

Musibah yang dialami jamaah haji tahun 2004 kloter 50, masih belum dijawab pihak berkompeten. Waktu itu 2 Maret 2004 pukul 12.30 Wib saat tiba di Donohudan Solo ada penjarahan atas barang dan oleh-oleh sampai tas jinjing milik jamaah haji Kloter 50. Semuanya hilang.

Saat itu pula kami sudah menulis laporan komplit dengan alamat dan teleponnya, tapi sampai kini belum ada berita, apa lagi mengganti berupa barang. Jangan menghalalkan segala cara untuk bisa masuk ke Donohudan. Mohon petugas jaga Donohudan serta petugas keamanan memperketat pengamanannya. Kritik membangun demi jamaah haji tahun 2005.

H Fau'zi Iwan Habib MZ
Guntur Kidul Rt 9/Rw 3, Demak

***

Pengalaman Bayar Pajak Kendaraan

Saya beberapa bulan lalu mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo dan masa berlaku STNK-nya juga habis. Persyaratan seperti: STNK, BPKB dan KTP asli maupun fotokopian saya siapkan. Di kantor Samsat, saya bayar dulu parkir berlangganan Rp 10.000/tahun.

Kemudian di dalam kantor, cukup lama saya menunggu proses keluarnya resi untuk membayar di loket kasir. Akhirnya saya menghadap petugas di loket II lagi dan membayar Rp 110.000. Padahal sesuai resi, jumlah yang harus dibayar Rp 56.900. Kok besar sekali Pak?, ya wong ini jadinya dua hari lagi, jawabnya.

Akhirnya daripada ribut, saya minta rincian pembayaran tambahan yang Rp 53.100 dan rincian tambahannya tersebut ditulis di balik resi (terlampir). Kalau dicermati, rincian pada resi dengan rincian di balik resi, ada pungutan dobel.

Bukankah, pungutan tambahan termasuk korupsi? Eee... niat ngurus sendiri, malah dicalo.Kesimpulan saya, ada oknum petugas Samsat di Pemalang merangkap calo STNK. Pimpinan lembaga ini apa nggak pernah menertibkan? Korupsi bukan makan uangnya negara thok, uangWP melebihi korupsi

Sri Harjono
Jl Lumba-lumba VI/133 Pemalang

***

Harapan Anak Bangsa

Saya satu dari ratusan atau bahkan ribuan dari anak bodoh dan ekonomi sulit. Kepada Puspendik saya mohon mempertimbangkan kembali keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan standar kelulusan 4.01 untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia.

Saya pikir tak apalah karena untuk kebaikan semua tapi kenapa tidak ada ujian ulang atau remidi. Saya bukan pesimistis tapi realistis, membayangkan tidak siap melihat kedua orang tua kecewa dan sedih melihat harapannya pupus. Sudah banyak biaya yang dikeluarkan dan kini anaknya harus mengulang.

Bagi orang tua yang mampu, tak masalah. Tapi bagaimana dengan yang berpenghasilan pas-pasan. Saya bukan sok dewasa tapi khawatir sebab mungkin saya dan teman-teman yang tidak lulus, enggan mengulang di kelas tiga lagi.

Dampaknya tidak bisa melanjutkan untuk kuliah (bagi yang mampu) atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Bbahkan malah menganggur dan akhirnya terjerumus ke kriminal. Inikah maksud meningkatkan SDM?

M Khoiruddin
Ds Lempuyang Rt 1/Rw 3 Demak

***

Pelayanan RS Graha Medika

Ayah masuk RS Graha Medika Jakarta Rg VIP 3401beberapa waktu lalu. Kami berharap RS yang terkenal mahal itu memberikan pelayanan yang profesional, intensif dan manusiawi. Tetapi yang didapat justru sebaliknya, mulai dari oknum dokter yang tidak bisa dihubungi di saat pasien kritis karena perawat menolak menelepon sampai dokter jaga yang kasar.

Juga oknum dokter yang membentak kasar ketika ayah menggigil hebat sampai oknum perawat yang tidak mau memberikan tambahan selimut serta alat kompres. Akibat semua itu ayah kemudian dinyatakan meninggal. Bahkan saat itu pun oknum dokter yang menangani dan sedang tugas di kamar sebelah juga tidak mau menengok.

Kepada dokter dan perawat, ingatlah pelayanan Anda itu sudah mempertaruhkan nyawa ayah. Kepada direksi RS, mohon agar selektif memilih dokter dan perawat yang profesional, tanggap serta manusiawi agar tidak memperburuk citra RS Graha Medika.

Denny Chandra
Seteran Dlm 2, Semarang
Belajar via Telepon

Murah, Benarkah?

Saya merasa perlu menanggapi tulisan berjudul: "Belajar Bahasa Inggris lewat Telepon Murah & Efektif' (SM19 April 2004), agar tidak timbul persepsi keliru. Belajar lewat telepon jelas berbeda dengan kursus model konvensional (hadir di kelas).

Belajar lewat telepon efektif, saya bisa menerima karena satu tutor menangani hanya satu peserta, hingga konsentrasi guru dan murid lebih terfokus. Metode ini dirasa hemat waktu (efisien), juga bisa dipahami, karena tak usah repot mempersiapkan diri hadir di tempat kursus.

Untuk mencapai keterampilan yang memadai diperlukan praktik juga benar. Bahkan bukan hanya dalam bahasa Inggris, tapi juga bidang lain seperti mengetik, mengemudi, menembak dan menjahit. Keterampilan bisa diraih kalau rajin berlatih. Model ini memberi kesempatan peserta untuk berlatih maksimal.

Inilah mungkin salah satu kelebihannya. Tapi pernyataan belajar lewat telepon murah, perlu dipertanyakan. Sesuai info, satu pulsa lokal sebesar Rp 250 dan jika berdurasi 3 menit, berarti percakapan selama 30 menit dikenakan biaya Rp 2.500. Lebih murah dari ongkos naik angkot.

Bisa dimengerti jika kursus lewat telepon berkembang cukup pesat, khususnya di Jakarta. Hanya saja untuk luar Jakarta, saya ragu apa bisa berkembang, terutama karena biayanya memang tidak bisa dibilang murah. Saya cari info di Jakarta maupun Semarang ternyata di luar biaya pulsa, konsumen masih dikenai biaya kursus.

Yang lebih mengejutkan, untuk paket kursus paling murah sekalipun, biayanya di atas Rp 1 juta. Memang benar uang sebesar itu untuk membayar kursus normal akan berlangsung 10 bulan. Sayangnya, pembayaran tidak bisa diangsur, harus lunas sebelum kursus dimulai.

Secara pribadi saya setuju kursus cukup efektif dan efisien. Tetapi saya khawatir metode belajar seperti ini terkesan cenderung memanjakan kelompok masyarakat tertentu: yang punya fasilitas telepon dan banyak duit.

Wikanto Adi
Tanggul Mas IX/334 Semarang

***

Pilih Presiden/Wakil yang Merakyat

Pesta Demokrasi telah usai. Sungguh-sungguh demokratis, yaitu suara langsung, umum, bebas dan rahasia . Pimpinan partai menyusun calegnya lewat tim mantap. Sayangnya calon yang mendapat angka terbanyak namun kurang memenuhi kouta tidak bisa duduk di Dewan.

Yang bisa duduk ya yang nomor atas. Ini namanya tidak wakil rakyat tetapi wakil partai. Sebetulnya secara logika yang menjadi wakil rakyat adalah yang perolehan terbanyak. Nasib. Sebenatnya wakil rakyat adalah orang-orang yang terpilih langsung oleh rakyat, tidak oleh partai.

Semoga dalam pemilihan capres/cawapres maupun dalam penghitungan tidak terjadi kesalahan, entah di tingkat TPS maupun KPU sehingga menghasilkan apa yang kita harapkan bersama. Kalau salah pilih dan orang yang dipilih tidak mempunyai visi dan misi yang dihandalkan, akan dibawa ke mana Indonesia.

Apalagi rakyat sudah megap-megap dan sangat mengharapkan Indonesia menjadi lebih baik. Rakyat makin parah ekonominya dan KKN, kejahatan, judi serta lainnya meraja rela.

A Thohari Zein BA
Sumampir Rt 4/Rw 2
Rembang, Purbalingga


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Liputan Pemilu
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA