MUNCULNYA figur-figur berlatar belakang militer di bursa kandidat presiden-wakil presiden, menimbulkan polemik demokrasi yang cukup serius. Satu sisi, kelompok-kelompok prodemokrasi secara gegabah menganggap bahwa kekuatan militer tidak memberi ruang bagi terbukanya iklim demokrasi yang baik.

Hasnan Habib, seorang pengamat politik dan militer, misalnya, mengatakan bahwa institusi militer bukan lembaga yang memiliki kesadaran demokrasi.

Di sisi yang lain, seperti yang tampak dari hasil survei dan simulasi pilihan presiden, tergambar jelas keinginan masyarakat agar pemimpin mereka berasal dari kalangan berseragam loreng. Figur Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene militer, selalu menduduki peringkat teratas, mengungguli perolehan kalangan sipil, seperti Megawati dan Amien Rais. Setelah diselidiki, ternyata masyarakat merindukan terbangunnya iklim yang tenang, aman, dan tenteram. Mereka menganggap, iklim itu bisa terwujud manakala negeri ini dipimpin oleh kalangan militer.

Tidak bisa dihindari, polemik itu kembali mengkristal pada pandangan dikotomik tentang relasi sipil dan militer dalam sistem demokrasi nasional. Kalangan pertama, tentu akan mengusung wacana supremasi sipil sebagai kehendak demokrasi. Sementara itu kelompok kedua, akan mengarahkan pilihannya pada kalangan militer dengan melihat pentingnya stabilitas sosial-politik.

Namun jika dicermati, sesungguhnya kedua argumentasi tersebut tidak memiliki basis epistemologi politik yang cukup mendasar. Kelompok pertama -yang menganggap militer tidak demokratis, dan karenanya tidak perlu diberi kesempatan memimpin-, tidak benar. Sebab, dunia demokrasi tidak mengenal dikotomi sipil-militer. Amerika, misalnya, sebagai simbol negara demokrasi berkali-kali punya presiden yang berasal dari kalangan bersenjata. Bahkan, Portugal mampu membangun sistem demokrasi setelah terjadi kudeta militer secara damai.

Begitu juga dengan klaim kelompok kedua, yang mengabsolutkan adanya stabilitas keamanan sosial kepada kelompok militer. Terbangunnya iklim sosial yang aman dan terjaminnya ketegasan kebijakan politik, ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam mengoperasikan dan mengelola sistem pemerintahan yang kondusif dan dinamis. Jadi, masalahnya menjadi sangat personalistik, bukan ditentukan oleh asal pemimpin itu militer atau sipil.

Lalu mengapa ada pertentangan sipil-militer?

Politik Dikotomik

Sebagaimana wataknya, politik memang cenderung dikotomik. Perbedaan-perbedaan garis politik, juga membawa sikap politik menjadi berbeda-beda. Hingga pada batas tertentu, perbedaan itu dianggap perlu ditampakkan secara mencolok sebagai bagian dari identitas politik, seperti sipil-militer, status quo-pembaharu, dan Orde Lama-Orde Baru.

Dalam pola dikotomik, ada proses pencitraan positif dan negatif yang berjalan secara bersamaan. Satu sisi, ada kepentingan memunculkan image yang positif terhadap kelompok tertentu; pada sisi baliknya memunculkan kesan negatif terhadap kelompok yang lain.

Selama ini, khususnya di era Orde Baru, kekuasaan Soeharto dilanggengkan dengan menerapkan operasi politik dikotomik seperti itu. Sampai saat ini, pola serupa masih berjalan kuat menghiasi lembaran sejarah demokrasi nasional.

Ada tiga isu besar politik dikotomik yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Pertama, karena berasal dari kalangan militer, Soeharto menegaskan garis pembeda antara sipil dan militer. Kelompok sipil dicitrakan lemah, tidak tegas, tidak memiliki kemampuan memipin, dan lain sebagainya. Sementara itu militer dikesankan kuat, tegas, dan memiliki kecakapan kepemimpinan. Bahkan, secara tendensius, Soeharto juga mencurigai kelomok sipil tidak memiliki visi teritorial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, hampir semua jabatan strategis kekuasaan diberikan kepada kalangan militer.

Kedua, sebagai kelanjutan dikotomi sipil-militer, Soeharto memisahkan wacana stabilitas dengan gejolak sosial. Stabilitas adalah sesuatu yang diidentikkan dengan militer. Di mana ada militer, di situ pasti aman dan tenteram. Dalam waktu yang bersamaan, wacana tentang keamanan dimasifikasi, hingga di tingkat desa sekalipun dibentuk "militer-militer partikelir" berupa Hansip. Itu artinya, ada upaya militerisasi terhadap kekuatan-kekuatan sipil, sekaligus membunuh karakter rakyat sipil.

Ketiga, dikotomi dibangun di atas isu-isu SARA. Meski pemerintah Orde Baru menggembor-gemborkan wacana persatuan dan kesatuan, secara politik tetap dibuat polarisasi berdasarkan SARA, sehingga terjadi fragmentasi sosial-politik di antara kekuatan-kekuatan sipil, Jawa-non Jawa, Islam-non Islam, dan seterusnya.

Fragmentasi sosial diciptakan, hingga mencapai ambang batas konflik untuk meligitimasi peran politik militer. Segala perlawanan terhadap sistem itu, selalu diberangus dengan kekuatan militer yang represif.

Walau banyak mendapat kritik dan resistensi, bahkan mengarah pada upaya pemisahan diri (sparatis), toh dengan operasi militeristiknya Soeharto mampu menangkal. Tetapi perlahan-lahan, resistensi itu makin membesar dan meledak seiring dengan jatuhnya sang rezim dari singgasana kekuasaannya. Maka, gejolak sosial meletup di mana-mana dan belum tuntas hingga saat ini, melebihi kemampuan bangsa ini untuk mengatasinya.

Demokrasi Masa Depan

Tentu saja dikotomi menjadi musuh demokrasi. Sebab, normativitas demokrasi mengandaikan adanya hak yang sama secara adil bagi setiap individu warga bangsa. Karena itu, kekuatan sipil-militer, Orde Lama-Orde Baru, maupun status quo-pembaharu sekalipun, tidak bisa dieliminasi dari panggung politik nasional. Biarkan publik melakukan seleksi dengan kecerdasan sosialnya masing-masing, tanpa diarahkan kepada sipil atau militer.

Benar, bahwa dalam transisi demokrasi semacam itu sangat dibutuhkan pemimpin yang kuat. Sebab, negara yang baru lepas dari cengkeraman rezim otoritarian -seperti Soeharto- tidak otomatis menjadi negara demokratis. Bahkan, sangat mungkin negara itu kembali pada sistem lama (otoritarian) jika gagal mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara efektif. Ibaratnya, lepas dari mulut harimau, masuk mulut buaya.

Tetapi, pemimpin yang kuat tidak absolut berasal dari kalangan militer. Kekuatan kepemimpinan ditentukan oleh legitimasi sosial-politik, seperti komentar presiden Cile, Ricardo Lagos, "tidak ada yang lebih kuat dibanding seorang presiden yang dipilih langsung oleh orang banyak". Lagos seolah-olah ingin menandaskan, bahwa absolutisme politik bisa terjadi manakala derajat legitimasi mampu mencapai angka yang maksimal dari seluruh dukungan yang diberikan oleh rakyat.

Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah komitmen demokrasi yang sungguh-sungguh dari siapa pun yang memerintah di negeri ini. Komitmen bisa diukur dengan seberapa jauh setiap figur mampu memahami spirit dan memiliki latar demokrasi yang sesungguhnya. Sayangnya, militer di Indonesia didesain dengan sistem komando, sehingga -sebagaimana diutarakan Hasnan Habib- belum sempat menginternalisasi nilai-nilai demokratik ke dalam frame kesadaran politiknya.

Karena itu, secara fatsoen, akan lebih baik manakala kalangan militer menarik diri dari domain politik dengan melakukan pembenahan internal secara total. Sebab, kesalahan eksperimentasi politik dalam menata demokrasi akan semakin memperburuk citra politik militer. Apalagi, ingatan masyarakat masih sangat kuat akan represivitas politik rezim militer di masa lalu.

Demokrasi yang baru terbangun ini masih sangat rentan. Ruang deviasi demokrasi terbuka cukup lebar, dan sangat mengkhawatirkan munculnya otoritarianisme gaya baru yang diakibatkan oleh sistem yang belum berjalan secara efektif. Dalam situasi seperti itu, akan lebih strategis kalau kalangan militer menempatkan diri sebagai kekuatan yang menyokong demokrasi sipil yang sedang berjalan, sehingga terbangun stabilitas demokrasi yang mantap.

Lazimnya negara-negara pascaotoritarian, stabilitas demokrasi membutuhkan tiga-sampai empat kali momentum seleksi demokrasi (pemilu). Seperti di negara-negara Eropa Timur, dalam kurun waktu itu demokrasi ditata sangat selektif dengan menafikan kekuatan-kekuatan lama. Pentingnya penafian kekuatan lama, adalah agar menghindari tarikan-tarikan politik untuk kembali pada sistem sebelumnya.

Logikanya, bagaimana mungkin sistem demokrasi bisa dibangun kalau otoritas politik masih terbagi antara kekuatan lama dan baru. Pada kondisi seperti itu, tentu banyak sekali jebakan-jebakan demokrasi yang sangat berbahaya. (29a)

-Aminullah Yunus, Badko HMI Jawa Tengah - DIY