- Seperti yang sebelumnya banyak diperkirakan, komplikasi di seputar pencalonan wakil presiden dari kalangan petinggi PBNU akhirnya benar-benar tak terhindarkan. KH Hasyim Muzadi yang digaet Megawati Soekarnoputri, didesak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Hal yang sama, nantinya juga akan diberlakukan terhadap Salahuddin Wahid yang dipinang capres Partai Golkar, Wiranto. Pencalonan Cak Hasyim dinilai melanggar fatsun politik NU, yakni harus didukung mayoritas ulama. Juga dianggap akan lebih elegan, jika tidak membawa struktur NU secara resmi sebagai bentuk politisasi NU. Ada pula yang melihat implikasi dari wilayah kesan, bahwa sekarang ini NU cenderung sulit dibedakan lagi sebagai ormas keagamaan atau lembaga partai politik.

- Desakan-desakan tersebut, hakikatnya memuat dua perspektif. Yakni, pertama, murni untuk menyelamatkan NU dari keterceburan yang kontraproduktif dalam politik praktis. Kedua, dari perspektif yang tidak murni, berkait dengan kepentingan jam'iyyah tetapi lebih pada konflik kepentingan. Yang pertama, tentu berkait dengan penyelamatan konsistensi sikap terhadap Khitah1926 yang sejak 1984 mewarnai dinamika pasang-surut hubungan NU dengan politik. Sedangkan dari perspektif politik, tentu berkait dengan kepentingan capres yang nantinya berkompetisi dalam pemilu eksekutif. Jadi, penafsiran tentang konsistensi khitah itu, bagaimanapun akan bergantung pada vested interest, sehingga selalu sulit untuk mencari bingkai netralitas upaya penyelamatan jam'iyyah diniyyah itu.

- Hasyim Muzadi dan partai yang melamarnya, tentu sudah berhitung secara cermat mengenai tarik-menarik semacam itu. Dia menyatakan akan mundur dari jabatannya, jika sudah terpilih sebagai wapres, namun terlebih dahulu akan nonaktif selama mengikuti kampanye. Juga mencoba memberi tafsir; karena posisinya baru sebagai calon, maka tidak ada aturan harus mundur. Namun secara sederhana, hal itu juga dapat disikapi dari tafsir yang lain: Apakah Hasyim hanya pede (percaya diri) dengan berbekal statusnya sebagai Ketua Umum PBNU, yang notabene membawa gerbong secara struktural? Dari sisi PDI-P, tentu ada hal praktis yang mudah terjawab, yakni mereka meminang Hasyim dari posisinya di PBNU, sehingga wajar jika berkepentingan dengan organisasi NU.

- Khitah selalu dipersepsi secara kontekstual, dan makin membawa beda tafsir, terutama setelah lahir PKB. Mereka yang suatu ketika berkepentingan dengan potensi suara nahdliyyin, bakal merasa direcoki jika terhalang oleh konsistensi khitah yang menjaga jarak sama dengan semua kekuatan politik. Sama dengan sikap para petinggi PKB terhadap Hasyim Muzadi, ketika dalam berbagai kesempatan Ketua PBNU itu menegaskan organisasi yang dipimpinnya menjaga khitah, termasuk terhadap PKB. Maka, rasanya wajar apabila sekarang hal yang sama juga dikaitkan dengan Cak Hasyim, walaupun dia bisa saja mengikuti preseden Abdurrahman Wahid yang menyelesaikan kepemimpinannya di PBNU melalui Muktamar Lirboyo setelah terpilih sebagai Presiden pada 1999.

- Selama ini, walaupun dalam kondisi serbalentur, NU tetap mampu mempertahankan jatidiri sebagai ormas yang berada di depan dalam membangun civil society, serta kekuatan kultural yang menjadi peneduh setiap kali terjadi komplikasi politik. Kekuatan itu, secara nyata juga diperankan melalui kepemimpinan Hasyim Muzadi, yang bersama-sama dengan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif, serta organisasi-organisasi dari agama lain, beberapa kali menjadi penyejuk dinamika kehidupan berbangsa yang toleran dan damai. Misalnya, sikap tegas mendukung pemberantasan korupsi yang diliris beberapa waktu lalu, menjadi salah satu poin penting, serta indikator bashwa NU telah dan selalu punya potensi dalam kontribusi menggalang kekuatan kultural masyarakat.

- Tidak berlebihan kita memandang penting mendudukkan potensi NU sebagai aset bangsa, dan betapa kecil kalau hanya diperankan untuk kepentingan pendulangan suara bagi mereka yang sedang bertarung berebut kekuasaan. Sikap yang menempatkan NU "ada di mana-mana", menggambarkan kekuatan peran kultural ketimbang mempertarungkan kepentingan-kepentingan sesaat yang kini mewarnai kompetisi pemilu presiden. Sekali lagi, sikap itu bukanlah atas dasar kepentingan-kepentingan kontekstual terhadap khitah, namun lebih merupakan logika menempatkan NU sebagai aset yang jauh lebih besar daripada sekadar ''kurungan politik''. Bagaimanapun, jam'iyyah diniyyah itu patut dilihat lebih besar dari siapa pun, baik itu Hasyim Muzadi, Gus Sholah, maupun Gus Dur.