SM/Karyadi BAKAR ATRIBUT: Aksi sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Tolak Militerisme di Jalan Raya Kaligawe, depan kampus Unissula, mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Selain berorasi, mereka juga membakar atribut militer di tengah jalan.

SEMARANG - Sekitar 25 mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Tolak Militerisme (PRTM) melakukan aksi unjuk rasa menutup Jalan Raya Kaligawe, Senin (10/5). Mereka menolak bangkitnya militerisme, menolak capres dari militer, dan menuntut pemerintah mengadili pelanggar HAM.

Aksi itu diikuti sejumlah elemen seperti Serikat Mahasiswa Kaligawe (Semak), Lembaga Kajian Mahasiswa Unissula (LKM-SA), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), BEM-PT Unissula, SMPT Unissula, Universitas Semarang (USM), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), dan Paguyuban Pijat Lesehan Simpanglima (PPLSL).

Aksi digelar di halaman kampus Unissula mulai pukul 10.00. Mereka melakukan orasi secara bergantian. Isi orasi cenderung mengutuk dan memprotes kemunculan segala bentuk militerisme di Indonesia. Sebuah spanduk besar dan puluhan poster dari kertas karton yang bertuliskan nada protes mereka bentangkan. Tulisan protes itu di antaranya, "Tolak Capres Militer di Indonesia", "Rak-yat Tidak Butuh Aparat yang Anarkis."

Menutup Jalan

Setelah berorasi sekitar satu jam di halaman kampus, mereka berjalan menuju ke Jalan Raya Kaligawe. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Mimbar Bebas Persatuan Rakyat Tolak Militerisme", mereka menutup jalan tersebut. Sekitar 15 menit, mereka melakukan orasi disertai pembakaran atribut militer di tengah jalan.

Aksi itu menjadikan arus lalu lintas dari dua arah macet total. Kemacetan mencapai satu km lebih. Kondisi itu membuat sebagian pengemudi kendaraan memecet klakson mobil mereka karena arus lalu lintas tersendat. Kemacetan berangsur-angsur lancar setelah satu jam aksi unjuk rasa usai.

Salah seorang pengunjuk rasa, Slamet Haryanto mengatakan pihaknya sengaja melakukan aksi seperti itu agar isu yang dilontarkan mendapat perhatian dari masyarakat. Dia yakin, pesan yang disampaikan akan diterima masyarakat bila masyarakat memahami perkembangan politik sekarang.

Menurut dia, tak ada demokrasi bila militerisme bercokol di Indonesia. Penyelesaian sejumlah kasus melalui pendekatan militer seperti sekarang justru sangat merugikan bangsa. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan kasus NAD, Ambon, dan terakhir aksi anarkis aparat Polri di UMI Makassar belum lama ini.

Ketua BEM-PT Unissula Muhammad Idam Djanawir menambahkan pihaknya tidak akan kompromi terhadap kemunculan militerisme. Di tengah perkembangan politik bangsa ini, ada indikasi munculnya kekuatan lama dan militer untuk berkuasa kembali. Serentetan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM cukup sebagai bukti bahwa militer tidak mampu menyelesaikan permasalahan.(G5-33i)