BERKIPRAH di lembaga legislatif, bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fikri Faqih, sebenarnya bukan hal baru. Sebab dirinya sampai saat ini masih merupakan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tegal.

Akan tetapi di Gedung Berlian nanti, Fikri yang hampir dipastikan masuk dalam salah satu jajaran anggota DPRD Jateng periode 2004-2009, tetaplah wajah baru. Dia berangkat dengan mencalonkan diri dari daerah pemilihan (DP) Jateng 9.

Tentu, sebagai orang yang sudah pernah menjadi wakil rakyat, sudah cukup banyak hal yang dipelajari, untuk selanjutnya dikritisi, diperbaiki, dan ditata kembali demi kebaikan di masa yang akan datang. Seusai bidang tugasnya di komisi yang membidangi masalah pemerintahan, mantan pengurus PW PII Jateng ini mencatat sejumlah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Ketua Daerah Dakwah V (se-eks Karesidenan Pekalongan) DPW PKS Jateng tersebut menyatakan, masih banyak daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang belum siap dengan konsep baru, misalnya desentralisasi. Meski dituntut mandiri, pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) baru antara 10% dan 15% dari APBD. ''Yang lain berasal dari DAU (dana alokasi umum) maupun DAK (dana alokasi khusus),'' kata dia, Jumat (7/5).

Ke depan, dia berharap konsep desentralisasi tersebut bisa dikelola dengan sistem pemerintahan yang modern menuju pada kemandirian daerah.

Berkaitan dengan PAD, menurut lulusan Teknik Elektro IKIP Semarang (sekarang Unnes) tersebut, kebanyakan daerah masih mengandalkan dari pajak dan retribusi daerah. Padahal selain itu masih ada dua lagi yang bisa digali, yakni laba BUMD atau perusda dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pria kelahiran Tegal 17 Juli 1963 tersebut berpendapat, pemerintah daerah belum memacu pendapatan dari BUMD atau perusda agar menghasilkan laba yang besar sebagai kontribusi pada PAD. Selain itu belum bisa menggali pendapatan lain-lain yang sah dari aset yang dimiliki. ''Buktinya masih banyak aset yang telantar. Mastinya pemda harus lebih kreatif,'' ujar lulusan Magister Manajemen UMS tersebut.

Yang terjadi, kata suami dari Zubaidah tersebut, pemerintah justru lebih mengandalkan pajak dan retribusi daerah, baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Padahal dengan memungut pajak dan retribusi yang diberatkan rakyat juga.

Selain itu, bapak tujuh anak ini juga prihatin soal pola penarikan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah yang masih sering mengabaikan sebuah pelanggaran yang dilakukan pembayar retribusi. Dia mencontohkan PKL yang berdiri di tempat larangan, ternyata masih juga ditarik retribusi.

Terkait kedewanan, menurut Fikri, selama ini masih banyak sorotan pada institusi tersebut baik lembaga maupun orangnya. Sorotan itu antara lain penilaian pada sesuatu yang buruk, seperti egois, hanya mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Karena itu citra tersebut harus diubah. (Setiawan Hendra Kelana-83)