JAKARTA - Demonstrasi dari berbagai kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak capres militer terus berlangsung silih berganti di depan Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Seperti Jumat kemarin, akibat sedikitnya empat kali unjuk rasa, lalu lintas Jalan Imam Bonjol pun macet.

Yang berdemonstrasi tersebut ada yang hanya puluhan orang, tetapi ada juga yang mencapai ratusan orang. Aksi protes menentang capres militer ini merupakan kelanjutan aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya.

Jumat pagi kemarin puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Kemerdekaan berunjuk rasa mengingatkan semua pihak agar menengok pengalaman masa silam. Capres dan cawapres dari militer, Orde Baru (Orba), dan neo-Orba, hanya membawa keterpurukan bangsa dan melenyapkan semangat reformasi. Mereka juga meminta KPU mendiskualifikasi capres dan wapres dari kalangan Orba, neo-Orba, dan militer.

Unjuk rasa serupa juga terjadi pada siang hingga sore hari. Bahkan pada sore hari mulai pukul 16.00 WIB, datang pula massa yang mengaku dari Komite Perjuangan Anti-Mi-literisme dan Diskriminasi.

Mereka mengklaim terdiri atas Kontras, PRD, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), PMII, Serikat Tani Nasional Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Laskar Pemuda Rakyat Miskin (LPRM), Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), Jaringan Mahasiswa Demokratik (JMD), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Kemerdekaan (GMNK).

Dipertanyakan

Di sisi lain, unjuk rasa menolak calon presiden (capres) yang berasal dari purnawirawan militer dipertanyakan kemurniannya. Sebab tidak mustahil aksi tersebut merupakan pesanan sponsor pihak-pihak tertentu. ''Apakah penolakan yang disuarakan mahasiswa memang betul-betul aspirasi murni atau akibat pesanan sponsor," kata mantan Wakil Dirut Yamabri Bhakti Utama (YBU), Robbik Mukav.

Menurut mantan kepala Dispen TNI-AD itu, kekhawatiran sebagian kalangan mahasiswa soal tampilnya purnawirawan militer sebagai capres dalam waktu lima tahun ke depan, semestinya tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan ekses negatif di masyarakat. (bn-87i)