JAKARTA- Untuk kesekian kali Gedung Mahkamah Agung (MA) didatangi pengunjuk rasa pro KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Setelah kalangan mahasiswa dan pemuda, Jumat (7/5) kemarin giliran sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat untuk Demokrasi mendatangi MA.

Mereka yang terdiri atas Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Koalisi Perempuan Indonesia dan Pro Demokrasi (Prodem), secara tegas meminta MA segera mengeluarkan fatwa pencabutan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 26 Tahun 2004.

Kalangan LSM menganggap SK yang berisi tentang syarat kesehatan calon presiden tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan semangat UUD 1945. "Kami ingin MA bersikap proporsional. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum. Maka, hak itu tidak boleh dicabut dengan alasan yang dibuat-buat," kata juru bicara mereka, Yenny Rosa Damayanti.

Menurut Yenny, permintaan pencabutan SK KPU Nomor 26 tahun 2004 itu karena SK tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM. Bila SK tersebut dibiarkan saja, kata dia, akan menjadi preseden buruk. Sebab hal itu berarti diskriminasi diberlakukan terhadap orang-orang yang menderita keterbatasan fisik.

"Kami jelas mengkhawatirkan hal ini, karena nanti mereka yang memakai kursi roda akan dianggap tidak mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Bagaimana kalau dia ternyata mempunyai kelebihan dibandingkan mereka yang normal," katanya

Ketika ditanya masalah yang nyrempet-nyrempet Gus Dur, Yenny mengatakan, Forum Masyarakat untuk Demokrasi menyuarakan masalah ini bukan karena mereka adalah kawan dekat Gus Dur, yang terganjal karena bermasalah dengan kesehatan matanya.

"Itu bukan hal utama bagi kami. Kami mendukung hak warga negara siapa pun orangnya. Apakah itu Gus Dur, Megawati, atau siapa saja, untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kami menentang segala bentuk diskriminasi," katanya.

Dalam aksinya mereka juga menuntut untuk bertemu dengan Ketua MA Bagir Manan. Namun sayang, Bagir ternyata masih berada di luar negeri dalam rangka perjalanan dinas. (F4-88i)