SLAWI - Hubungan sejumlah kepala desa (kades) dan badan perwakilan desa (BPD) di Kabupaten Tegal dalam beberapa pekan terakhir terlihat tegang. Salah satu alasannya, banyak kades dituding melakukan korupsi dan Pemkab diminta mengambil tindakan tegas.

Dugaan keterlibatan korupsi ditujukan kepada sejumlah kades. Korupsi itu antara lain berupa penggelapan dana proyek pembangunan dan penjualan tanah bengkok senilai puluhan juta rupiah.

Dugaan tindak korupsi dan penyimpangan administrasi atau kewenangan selaku kades itulah yang kini banyak disorot BPD sebagai lembaga pengontrol tingkat desa. Lembaga itu kemudian melapor ke Pemkab Tegal agar temuan penyimpangan tersebut segera ditindaklanjuti dan pelakunya ditindak tegas.

Usulkan Dipecat

Kabag Pemerintahan Drs Hasan Munawar mengatakan, sering terjadi sebelum kasusnya dilaporkan ke Pemkab, BPD sudah melakukan konfirmasi ke kades soal dugaan penyimpangan yang ditemukan lembaga itu. Saat itulah sering timbul ketegangan antara kades dan lembaga tersebut.

Rata-rata, kata dia, usulan tindakan tegas yang diminta lembaga tingkat desa itu adalah pemecatan. Menjawab usulan seperti itu, pihaknya tidak akan gegabah. Sebab, semua ada prosedur dan aturan yang ditetapkan.

Di sisi lain semua kades yang dilaporkan, kini diperiksa intensif Bawasda. Selain diperiksa Bawasda, ada juga yang diperiksa pihak kejaksaan karena kasus yang sama.

Dalam kesempatan itu, Bupati banyak mendekati kedua pihak. Dengan harapan semua gesekan tersebut dapat diselesaikan secara baik. ''Kan enak angger kabeh saling mengisi. Maring pendapa kades karo Ketua BPD boncengan. Wong enak mereka yah,'' tutur Bupati saat memberikan pembekalan dan lebih sering menyentilkan bahasa asli Tegal agar pesannya lebih komunikatif.(D12-17e)