KALAU pemikiran dan prinsipnya selalu mudah diterima akal normatif bukanlah Gus Dur namanya. Ada tiga manuver politik yang dilakukan Gus Dur menyikapi proses pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2004 yang dipahami oleh orang awam sebagai sikap yang irasional. Pertama, menolak hasil pemilu legislatif bersama 18 partai politik.Kedua, bersikeras maju menjadi calon presiden. Ketiga, menegaskan untuk tidak mendukung siapa pun calon presiden dan wakil presiden meski dari kader NU.

Sikap menolak hasil pemilu legislatif dipahami tidak rasional karena pemilu kali ini dianggap jauh lebih demokratis dari pemilu sebelumnya. Lagi pula, biayanya sangat mahal, sekitar 4 tri-liun rupiah.

Bila diulang, risikonya akan lebih tinggi baik secara sosial-politis maupun ekonomis. Sebagian yang lain menilai sikap menolak hasil pemilu legislatif itu menunjukkan kurang dewasa, maunya menang terus dan tidak bisa menerima kekalahan.

Sikap keras Gus Dur untuk maju menjadi calon presiden dipahami tidak rasional karena secara administratif Gus Dur akan digugurkan oleh peraturan yang dikeluarkan KPU perihal kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana disebutkan dalam SK KPU No 31/2004.

Selanjutnya sikap tidak mendukung capres dan cawapres siapa pun meski dari kader NU dinilai banyak pihak menyia-nyiakan kesempatan. Mestinya Gus Dur bangga ketika dirinya tidak bisa maju karena diganjal KPU kemudian banyak partai politik yang memiliki calon presiden melamar kader-kader NU.

Uraian sikap yang pertama. Gus Dur bersama dengan 18 parpol menolak hasil pemilu yang kemudian diperlunak menjadi tidak menerima keabsahan hasil pemilu dilatarbelakangi oleh argumentasi ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu partai atau beberapa partai politik.

Menurut pandangan Gus Dur setidaknya ada 2 juta suara PKB yang hilang. Bisa disimpulkan telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara.

Dalil Gus Dur bahwa menduduki jabatan adalah sebuah amanat harus dibenarkan dari sisi sistem demokrasi. Bagaimana seorang pejabat akan menjalankan amanat rakyat kalau proses untuk naik dan menempati jabatan sudah menggunakan cara yang bertentangan dengan sikap amanat dan demokrasi.

Dengan demikian, menyetujui mutlak hasil pemilu berarti melakukan pembohongan terhadap rakyat dan pengkhianatan terhadap asas demokrasi.

Menguji

Uraian sikap kedua, yakni akan tetap kukuh untuk maju menjadi calon presiden adalah hal yang harus dilakukan oleh Gus Dur meskipun dia sudah tahu akan mengalami kegagalan. SK KPU yang dianggap berlawanan dengan UUD 45 hasil amandemen itu hanya rekayasa. Kekukuhan Gus Dur adalah untuk menguji apakah di negara yang mencantumkan demokrasi sebagai acuan berbangsa dan bernegara masih ada atau tidak roh demokrasinya.

Untuk menguji ini Gus Gur mengajukan keberatan atas SK KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Ternyata kedua lembaga tersebut menolak memberikan putusan dengan alasan yang berbeda.

Bagi Gus Dur, penegakan demokrasi di atas segalanya. Itu konsekuensi logis memilih sistem demokrasi. Gus Dur sebagai bapak demokrasi, tidak bisa menerima perilaku dan putusan politik yang mengebiri dan mengkhianati demokrasi.

Prinsip demokrasi yang begitu mendarah daging dalam dirinya dan mewujud dalam prinsip hidupnya tidak bisa ditukar dengan apa pun. Lebih baik dia mundur dari sistem pemerintahan dan kehilangan keuntungan politik apa pun kalau demokrasi dikebiri dan dicederai.

Prinsip seperti ini bukan kali ini saja. Pada saat dia menjadi presiden dan mau dilengserkan, sebetulnya bisa saja dia bertahan di istana negara seandainya mau berkompromi dengan para pimpinan partai politik. Saat itu ada permintaan dari para pimpinan parpol agar Gus Dur mau bagi-bagi aset ekonomi, ke beberapa partai politik. Jaminannya, posisinya akan dipertahankan sampai lima tahun. Akan tetapi karena bagi-bagi aset ekonomi milik negara adalah sikap yang tidak nasionalis, kurang peduli terhadap nasib rakyat, dan pembohongan terhadap demokrasi, tawaran itu ditolaknya meski risikonya dia harus turun dari jabatannya.

Uraian sikap ketiga, yakni menolak untuk mendukung siapa pun capres dan cawapres termasuk yang berasal dari kader NU memang banyak disayangkan. Bukan hanya dari luar NU, melainkan juga dari dalam NU. Bahkan elite-elite PKB menjadi bingung dengan sikap tersebut. Menurut logika, kalau Gus Dur tidak bisa lolos menjadi capres mestinya mendukung salah satu capres dan memberi restu bagi kadernya untuk mendampingi capres lain sebagai cawapres.

Keinginan agar Gus Dur segera mengeluarkan fatwa seperti itu sangat ditunggu banyak pihak. Sebab PKB seperti disampaikan banyak pihak, ibarat gadis cantik yang akan bisa mendampingi sang raja kalau bisa bulat dukungannya.

Orang seperti Fuad Bawazir, Luhut Binsar Panjahitan, Slamet Effendi Yusuf dalam stadium general yang digelar GP Ansor di Prambanan 23-26 April menjelaskan, PKB adalah partai yang benar-benar dipilih oleh orang yang jelas loyalitasnya terhadap partai. Meskipun pimpinannya bertengkar tetap saja memilihnya. Ini berbeda dari partai-partai lainnya.

Lagi-lagi inilah Gus Dur. Kalau sejalan dengan pemikiran umum bukan Gus Dur namanya. Dia tetap menolak memberikan restu kepada siapa pun kader NU yang menjadi cawapres. Sebab banyak partai yang mengajak koalisi dan mendapatkan suara lebih banyak adalah hasil curang bukan hasil murni. Kalau murni hasilnya, kemungkinan mereka tidak mengejar-ngejar PKB.

Gus Dur sangat paham, banyak pihak berpandangan siapa pun dari kader NU yang menjadi cawapres yang tidak mendapatkan restu Gus Dur diibaratkan "cek kosong". Cek itu akan berisi kalau restu Gus Dur bisa keluar. Banyak capres yang mencoba merayu dan mendekati Gus Dur agar restu itu diberikan.

Namun kenyataannya semua rayuan itu tidak mempan. Prinsip seperti ini paralel dengan yang pertama, yakni tidak bisa menerima kebohongan, pengkhianatan, dan mencederai demokrasi.

Karena demokrasi sudah dicederai, siapa pun baik dari orang NU maupun non-NU akan dilawannya. Yang lebih mengerikan lagi, dia tidak akan bertanggung jawab atas pemerintahan yang terbentuk lewat pemilu kali ini. Dia akan memosisikan diri sebagai pemimpin alternatif sampai terpilih pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat. (18n)

-Jabir Alfaruqi, Direktur Lembaga Studi Agama dan Pembangunan (LSAP)