- Pernyataan menarik disampaikan oleh peneliti CSIS J Kristiadi di sela-sela sebuah seminar di Semarang, baru-baru ini. Menurut pendapat dia, sifat-sifat paternalistik dan primordial masih akan menjadi warna dominan dalam pemilihan umum presiden, Juli mendatang. Memang tidak akan terpilih presiden yang ideal dalam negara demokrasi kecuali bangsa itu beruntung. Namun paling tidak, ada institusi ideal yang bisa menyeleksi pemimpin rakyat. Dan, yang dibutuhkan saat ini adalah membangun struktur politik dan kebangsaan yang baru. Dalam masyarakat yang paternalistik ada sesuatu yang bisa diambil, yaitu keteladanan. Misalnya bila kasus korupsi ditangani dengan keteladanan dari pucuk pimpinan sampai bawah, hasilnya akan sangat efektif.

- Apa yang dipaparkan Kristiadi cukuplah merefleksikan realitas penyelenggaraan negara sejauh ini. Proses pembentukan koalisi yang bergulir menjelang pemilu presiden malah telah diawali dengan gerakan kasak-kusuk didasari oportunisme, bukan kesibukan penyamaan platform, tujuan, deal, dan target-target membangun pemerintahan yang kuat, didukung rakyat, dengan visi yang mengonstruksi struktur politik untuk mengimplementasikan pembangunan kesejahteraan bangsa di semua sisi. Yang sangat terasa barulah upaya-upaya kalkulatif untuk sekadar mencari mitra pendulang suara. Dari hari ke hari hanya tersaji pembicaraan tentang figur, bukan tawaran tentang konsep-konsep perbaikan untuk keluar dari berbagai kekurangan di banyak bidang.

- Bagaimanapun, ada mekanisme kontrol dalam masyarakat paternalistik yang tak dapat diabaikan, yakni pentingnya posisi keteladanan. Namun kita sadar, di negeri ini keteladanan menjadi persoalan yang seperti kehilangan roh. Kerinduan terhadap tokoh-tokoh formal ataupun nonformal yang dapat memberi contoh perilaku terpresentasikan hanya pada sedikit orang. Ada proses seleksi alamiah, dan kita menemukan contoh yang sedikit itu seakan-akan cukup memberi kesejukan dan harapan. Maka kita dililit perasaan kehilangan ketika Baharuddin Lopa, kemudian jaksa M Yamin tutup usia di tengah harapan untuk menyangga langit keadilan yang seperti hendak runtuh di negeri ini. Tentu bukan hanya pada keduanya, tetapi filter keteladanan terbukti sangat menyeleksi orang.

- Pemimpin nasional baru yang akan dipilih langsung oleh rakyat, betapapun masih dilingkupi kondisi-kondisi koalisi yang belum benar-benar diikat oleh visi di luar kepentingan dagang sapi, menghadapi tuntutan serius dalam urusan keteladanan ini. Apalagi ketika sebagian calon presiden memilih calon wakil presiden dari kalangan ormas keagamaan yang tentu membawa semangat moralitas. Adakah harapan untuk menyiramkan spirit moral dalam kepemimpinan? Misalnya, bagaimana seorang yang gagal menampilkan kinerja yang baik patut untuk berintrospeksi, tidak selalu berlindung dengan justifikasi normatif yang bergantung pada penilaian atasan. Bukankah budaya untuk bertanggung jawab atas suatu kegagalan adalah bagian dari norma-norma sikap keteladanan?

- Perlu digarisbawahi pentingnya keteladanan untuk dikedepankan sebagai pengikat efektif dukungan rakyat. Kita yakin penyelenggaraan negara bisa lebih efektif jika para pemimpin mampu mengimplementasikan bersatunya kata dan perbuatan. Bagaimana para pemimpin berani menyuarakan tekad pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam berbagai bentuknya manakala tidak memulai dari diri dan lingkungannya? Filosof Franz Magnis-Suseno pernah mengingatkan pentingnya situasi di mana masyarakat dapat menyaksikan peranan kejujuran dan keteladanan untuk tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung, kesediaan para panutan untuk puas dengan yang sederhana, dan keprihatinan para pemimpin yang tidak dibuat-buat terhadap nasib rakyat kecil.

- Siapa pun yang kelak terpilih, dan kini sudah dimulai dari proses-proses koalisi akan diuji dari kekuatan figuritasnya. Pada sisi ini, yang paling awal ditawarkan adalah tingkat ketokohan dan ketika hal itu ditandai dengan kesadaran melirik posisi ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), kita melihat beban tanggung jawab yang teramat besar dari sisi moral. Sekarang pasangan-pasangan capres-cawapres masih disibukkan oleh urusan menampilkan konfigurasi yang mampu memikat para pemilih, tetapi berikutnya harapan-harapan besar rakyat tidak mungkin hanya akan dijawab dengan kepengikutan dan pola paternalisasi yang tanpa reserve. Jaminan itu bakal banyak bersinggungan dengan persoalan keteladanan sebagai aspek yang tampaknya tidak dapat ditawar-tawar.