BLORA- Janji Dewan untuk menetapkan APBD 2004 pada awal Mei ini tampaknya meleset lagi. Pasalnya, hingga kemarin belum ada tanda-tanda akan digelar sidang paripurna penetapan APBD.

Sekwan Sukarno SH ketika dimintai konfirmasi Suara Merdeka, menyatakan kurang tahu persis kapan jadwalnya. "Sampai saat ini belum ada aba-aba membuat surat undangan ke dinas instansi untuk rapat paripurna,"jelasnya.

Demikian juga belum diperoleh keterangan pasti apakah jadwal klarifikasi yang dilakukan Dewan untuk memanggil kepala bagian, kepala dinas/instansi ataupun kepala kantor sudah selesai atau belum. Kamis (6/5) lalu suasana kantor Dewan tampak sepi, menyusul sejumlah anggota Dewan takziah ke Klaten karena ada orang tua salah seorang anggota Dewan yang meninggal. "Sepi Mas, hampir sebagian besar takziah ke Klaten," jelas beberapa staf sekretariat Dewan.

Sebagaimana diberitakan, salah seorang Wakil Ketua DPRD Blora, Haryono SD mengisyaratkan bahwa penetapan APBD 2004 akan dilakukan awal Mei ini. Dia memperkirakan pada minggu-mingu pertama Mei, APBD sudah bisa ditetapkan.

Kabar itu disambut gembira sejumlah kepala bagian, kepala kantor, dan kepala dinas instansi. Pasalnya, mereka sudah cukup dipusingkan untuk menjalankan tugas rutin sehari-hari meski belum didukung dana APBD.

Hingga 6 Mei kemarin ternyata belum juga ada tanda-tanda APBD akan ditetapkan, sehingga mereka kembali harap-harap cemas.

Mempertanyakan

Sementara itu, beberapa PNS juga mempertanyakan kemunduran kembali jadwal penetapan. Hal itu bisa dimaklumi, karena sebagian dari penetapan mereka berarti identik akan segera diterima gaji ke-13 yang sudah lama dinanti-nanti. "Terus-terang adanya berita bahwa gaji ke-13 akan dimasukan dalam APBD 2004 merupakan kabar gembira. Tetapi kami kembali lemas manakala tidak atau belum diketahui pasti kapan penetapannya," ujar beberapa PNS.

Wakil Ketua DPRD Haryono ketika dimintai konfirmasi menyatakan pada minggu pertama bulan Mei, APBD belum jadi ditetapkan karena adanya beberapa kesibukan di Dewan. Namun dia kembali berjanji paling lambat minggu depan APBD ditetapkan.

Haryono membenarkan jika dalam APBD 2004 nanti akan ada perubahan angka anggaran yang signifikan, terutama menyangkut kucuran dana yang menyentuh ke masyarakat langsung.

Dia mencontohkan, seperti anggaran untuk Pembangunan Peningkatan Sarana Ekonomi (P2SE) yang semula dianggarkan hanya Rp 2 miliar, Dewan menghendaki minimal sama dengan tahun sebelumnya yakni sekitar Rp 8 miliar.

Wakil Ketua DPRD itu mengemukakan, dari hasil evaluasi selama ini ternyata pelaksanaan P2SE bisa menyentuh langsung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena masyarakat merencanakan dan melaksanakannya sendiri sehingga benar-benar tahu apa yang dibutuhkan warga.

Diperoleh informasi pada 2004 ini penambahan dana untuk proyek yang pelaksanaannya melibatkan langsung masyarakat akan diplot sekitar Rp 10 miliar. Nanti untuk menentukan desa mana yang akan mendapatkan jatah P2SE akan dilihat skala prioritas.

Termasuk, lanjut Haryono, Dewan juga akan merespons keminiman pos anggaran untuk rehab bangunan SD yang mendesak diperbaiki, yakni hanya berkisar Rp 3,3 miliar. Rencananya Dewan tetap berupaya sama mengajukan dana seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp 8 miliar.

Soal keminiman anggaran untuk rehab SD pernah dikeluhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Basuki Sudjono SH. Jika nanti pos anggaran untuk rehab SD tetap Rp 3,3 miliar, berarti masing-masing kecamatan mendapatkan jatah satu gedung yang direhab.

Tentang pemangkasan yang dilakukan, Ketua DPRD H Warsid SPd beberapa waktu lalu mengemukakan, pemangkasan itu perlu dilakukan supaya anggaran 2004 ini benar-benar efisien dan bisa menyentuh kepentingan rakyat langsung. "Penetapan APBD agak lambat sedikit tidak masalah, asal nanti anggaran benar-benar bisa menyentuh ke masyarakat langsung," tandasnya. (ud-34s)