BOROBUDUR-Ketua PC GP Ansor Kabupaten Magelang, Drs H Dulchori Arief, menilai kebijakan pendidikan di Indonesia hanya berpihak kepada orang kaya. ''Mahasiswa membayar jutaan rupiah agar bisa diterima di universitas dan tanpa tes,'' kata dia, kemarin.

Dia menyatakan hal itu dalam diskusi "Buku dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia" di Media Graphic Design Jalan Raya Sandon 52 Secang, Magelang.

Dia mengemukakan orientasi kebijakan tentang kurikulum tidak jelas. Misalnya, peninjauan kurikulum dilakukan 10 tahun sekali sehingga ada kurikulum 84, 94, dan 2004. Perubahan akan dilakukan lagi pada tahun 2014.

Celakanya, dalam rentang waktu cukup panjang itu tidak dilakukan perubahan substansial. Kecuali, perubahan tambal sulam.

''Contoh lain, kebijakan ujian akhir nasional (UAN) hanya untuk satu tahun. Tahun depan entah memakai konsep apa lagi,'' kata dosen FKIP Universitas Tidar Magelang itu.

Padahal, kata dia, kebijakan UAN sama sekali tak bisa diterima. Sebab, standardisasi nilai 4,01 sama sekali mengabaikan realitas sekolah yang tak memiliki fasilitas memadai, seperti sekolah di wilayah konflik dan daerah miskin.

Kebijakan semacam itu tidak akan mendorong atau bahkan mengabaikan kemunculan peserta didik yang berkemampuan analitis-kritis terhadap problem sosial.

Permainan

Sementara itu, Direktur PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, Ahmad Fikri, menyatakan buku sebagai satu sumber utama pengembangan analitis-kritis tidak mendapatkan perhatian serius. Penyediaan buku paket bacaan untuk peserta didik tak pernah menyentuh kemampuan semacam itu.

Seorang peserta diskusi dari SMUN 2 Magelang menyatakan Balai Pustaka sangat kuat dalam pengadaan buku. Namun yang aneh, banyak buku yang diterbitkan mengikuti kurikulum 94. Padahal, sekarang yang digunakan kurikulum 2004.

Peserta lain dari SLTPN 13 Magelang menilai tata niaga buku sering merugikan siswa. Para penerbit langsung menawarkan rabat 30% ke guru bidang studi yang bersedia menjual buku bacaan ke para siswa.

Nurul Huda, aktivis Lembaga Studi Pendidikan Yogyakarta, menyatakan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap anggaran pendidikan masih sangat rendah. Paling banyak cuma 3-4% dari APBN/APBD.

''Padahal, dalam Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, misalnya, negara-negara peserta menyepakati minimal 20% anggaran pendidikan dari seluruh anggaran,'' kata dia.(pr-14)