SEMARANG- Investasi yang dibutuhkan untuk membangun terminal bahan baku kayu terpadu bagi industri mebel di Jateng sekitar Rp 20 miliar. Dana tersebut diperlukan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang terminal yang direncanakan didirikan di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

"Belum diputuskan alokasi dana pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan terminal bahan baku kayu terpadu itu. Namun sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi, Asmindo, dan Perum Perhutani Jateng untuk membangun terminal itu," kata Yakub Firdaus, Ketua Asosiasi Pengusaha Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Jateng, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, di provinsi ini akan didirikan terminal bahan baku kayu terpadu untuk memenuhi kebutuhan industri mebel. Jateng hanya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk industri mebelnya sekitar 200 m3/bulan, padahal kebutuhannya sekitar 800 m3/bulan.

Menurut Yakub, keberadaan terminal tersebut untuk menghindari biaya pungutan pembelian kayu oleh para pengusaha mebel yang selama ini dikeluhkan sangat tinggi.

Selain itu, harga kayu akan semakin murah karena biaya-biaya yang ditimbulkan dari pembelian bahan baku kayu lebih efisien. Misalnya, tidak ada biaya transportasi keluar pelabuhan dan kegiatan bongkar-muat.

Patungan

Saat ini, lanjut dia, sudah dibentuk tim kecil yang akan melakukan pengelolaan teknis, manajemen, mekanisme, dan badan usaha yang dibentuk terkait dengan pembangunan terminal bahan baku kayu tersebut.

"Bentuknya joint venture atau patungan yang melibatkan Perum Perhutani, Asmindo, dan Pemerintah Provinsi Jateng," ujar Yakub.

Fungsi terminal bahan baku kayu tersebut, kata dia, menyediakan kayu gelondongan, kayu cutting size atau kayu dalam bentuk potongan-potongan tertentu, dan pengeringan kayu gergaji. Industri mebel bisa membeli kayu yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan produksinya.

"Khusus untuk pengeringan kayu gergaji akan disertifikasi sesuai dengan standar mutu dan kelayakan bagi kayu ekspor," jelas dia.

Yakub menyatakan dalam waktu dekat akan dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua yang selama ini kelebihan pasokan kayu. Kerja sama itu berada di bawah payung antardua provinsi, sedangkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) akan ditandatangani oleh Asmindo Jateng dan Asosiasi Pengusaha Hutan (APH) Papua.

"Selain dengan Papua, kerja sama sejenis akan dilakukan dengan beberapa provinsi di Kalimantan," tuturnya.

Kerja sama tersebut diharapkan berdampak pada pemangkasan biaya tinggi yang biasa menyertai penjualan kayu yang masuk Jawa. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa harga kayu di Jawa lebih mahal dibandingkan dengan di Malaysia. (H2-53i)