logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 06 Mei 2004 NASIONAL
Line

14 Partai Protes Hasil Pemilu

JAKARTA- Rekapitulasi penghitungan terakhir hasil perolehan suara pada pemilu legislatif yang dilakukan KPU Pusat, Rabu kemarin, disambut protes penolakan dari sejumlah partai politik peserta pemilu. Empat belas pimpinan partai yang tergabung dalam Presidium Aliansi Nasional untuk Demokrasi dan Pemerintahan Bersih mendatangi kantor KPU Pusat di Jakarta untuk menyampaikan penolakannya terhadap hasil pemilu.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri, aliansi menyatakan tidak dapat menerima hasil akhir perhitungan suara, dengan alasan Pemilu Legislatif 5 April lalu sebagai pemilu yang sangat kotor, tidak jujur, dan tidak adil.

Pada kesempatan tersebut ikut tampil, antara lain Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Partai Pelopor Rachmawati Soekarnoputri, dan Ketua PNBK Eros Djarot.

Aliansi juga mendesak Presiden dan DPR untuk mengganti pimpinan dan personel di semua strata mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan. Selanjutnya, aliansi mendesak Komite Pemberantasam Korupsi untuk melakukan audit dan audit forensik terhadap proses dan pelaksanaan pengadaan barang berikut semua transaksi yang telah dilakukan KPU.

"Segala perilaku manipulatif dan kecurangan KPU sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU, pemerintah, dan DPR," tandas Rachmawati.

Karena itu, Aliansi Nasional menyerukan kepada semua rakyat Indonesia agar menuntut dan membuka sampai tuntas berbagai kecurangan perhitungan dan manipulasi perhitungan suara dalam upaya membangun kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan.

Murni

Gus Dur menegaskan, pernyataan aliansi itu murni merupakan suara partai-partai.

"Kami menyadari, arogansi KPU yang tidak mau mendengar siapa pun, bahkan suara DPR pun, sehingga pengumuman hasil pemilu tersebut terus berjalan." Pihaknya tetap pada tuntutan agar ada perombakan-perombakan personel dalam KPU. Sejak dahulu, pihaknya menuntut perombakan pimpinan KPU.

Dia menyebutkan, sebuah pemerintahan yang dihasilkan dengan cara-cara kotor tidak akan mempunyai legitimasi kuat dan sekuat-kuat pemerintahan kotor pada ujungnya harus menghadapi kenyataan dijatuhkan rakyat seperti halnya dengan pemerintahan Orba.

"Kami hanya berseru, mudah-mudahan rakyat mendengar suara ini dan mengambil sikap yang jelas. Dengan demikian, masalahnya jadi jelas bagi kita semua, ini tidak ada hubungannya dengan kekalahan dan kemenangan dalam pemilu tetapi terkait dengan pemerintahan yang bersih," papar Gus Dur.

Saat ditanya, apakah PKB termasuk yang menolak Pemilu Legislatif 5 April 2004, Gus Dur mengatakan, hal itu bisa dilihat apakah partainya nantinya ikut menandatangani hasil penghitungan suara atau tidak.

"Kalau enggak tanda tangan berarti menolak. Saya kemarin ditanya dan saya jawab, jika PKB tanda tangan berarti PKB ikut curang."

Sementara itu, penetapan suara dan kursi DPR tetap dilaksanakan di kantor KPU. Acara ini dihadiri semua anggota KPU, Panwas Pemilu, dan perwakilan partai.

Pengumuman penetapan tersebut juga diwarnai berbagai protes terutama dari perwakilan partai. Khususnya saat membacakan angka-angka yang diperoleh partai-partai per daerah pemilihan tiap provinsi. Para wakil partai merasa pembacaan perolehan suara sebaiknya tidak perlu dilakukan karena tidak praktis, melelahkan, dan membuang-buang waktu saja.

Protes keras antara lain dilontarkan wakil dari PKS M Razikun dan Sonny Keraf dari PDI-P yang mempertanyakan keabsahan suara di beberapa daerah.

Menanggapi keberatan tersebut, Ketua Umum KPU Nazaruddin menekankan, apa yang dilakukannya dengan membacakan hasil pemilu legislatif sesuai dengan UU Pemilu. "Yang kami lakukan sudah sesuai dengan UU Pemilu. Kami harus menaati aturan ini. Karena itu, saya minta kesabaran saudara-saudara," ujar dia.

Namun, jawaban tersebut kembali ditimpali perwakilan partai-partai. Mereka beranggapan, selama partai-partai peserta pemilu tidak keberatan atas tidak dibacakannya angka-angka tersebut, hal itu tidak menjadi masalah.

Suara Sah

Sebelum acara penetapan dimulai, Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti menjelaskan, dari jumlah pemilih terdaftar 148.000.369, ternyata hanya 124.420.339 atau 84% yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian dari 124.420.339 suara, yang dinyatakan sah 113.462.414 (91,19%). Adapun suara yang tidak sah 10.957.925 (8,81%).

"KPU menilai sangat wajar adanya suara sah dan tidak sah sebesar itu, mengingat untuk kali pertama pemilu dengan sistem baru ini dilakukan. Dari jumlah suara yang sah juga diketahui, yang memilih tanda partai saja 54.188.481 dan yang memilih tanda gambar partai dan caleg lebih banyak, yaitu 59.310.274 (52,26%)," jelasnya.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Partai Golkar menjadi pemenang pertama. Kemenangan Partai Golkar sangat lengkap karena selain memperoleh suara tertinggi juga mampu meraup kursi terbanyak di DPR.

Dalam perhitungan akhir, Partai Golkar memperoleh 24.480.757 suara (21,58%). Dengan demikian, partai itu memperoleh 128 kursi dari 550 kursi DPR RI.

PDI-P kali ini harus puas di urutan kedua dengan jumlah suara 20.026.629 (18,53%) dan dengan demikian memperoleh 109 kursi DPR RI.

Urutan ketiga dan selanjutnya masing-masing diduduki PKB, PPP, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan PAN (lihat tabel).

Dengan demikian, tujuh partai memenuhi electoral threshold adalah Partai Golkar, PDI-P, PKB, PPP, PD, PKS, dan PAN.(F4,bn-33j)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Liputan Pemilu
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA