- Rekaman kamera televisi itu tersaji sebagai bukti sadisme: kepala seorang mahasiswa dibentur-benturkan oleh terkaman tangan kuat polisi ke tembok pembatas tangga di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Mahasiswa itu tak berdaya dan darah pun mengalir. Sementara sejumlah mahasiswa yang lain bertubi-tubi menerima pukulan pentungan juga dalam kondisi tak berkutik. Keji, penuh warna kekerasan, darah, dan kita bayangkan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tak punya nurani dan perasaan. Kucuran darah di kepala dan badan puluhan mahasiswa akibat pukulan dan tembakan dalam bentrok dengan polisi di kampus UMI akhir pekan lalu itu, sulit untuk dilukiskan dengan kalimat lain yang lebih pas kecuali "para pelaku telah kehilangan nurani dan perasaan".

- Dari unjuk rasa Front Perlawanan terhadap Militer dan demo menentang penahanan kembali ustad Abu Bakar Baíasyir itu merentet kronologi peristiwa yang saling terkait. Ada puluhan mahasiswa yang ditahan, polisi disandera, dan penyerbuan brutal ke dalam kampus. Namun ketika yang kemudian berlangsung adalah bentrok massal dan represi dengan peluru untuk menghadapi mahasiswa, apa yang sebenarnya ada di benak para aparat kita? Bahwa kemudian Kapolri Daíi Bachtiar mencopot Kapolda Sulsel Irjen Pol Yusuf Manggabarani, Kapolwiltabes Makassar Jose Rizal Effendi, Kapolres Makassar Timur AKBP Edi Supriyanto, dan Kapolsek Panakukang AKP Namora Simanjuntak, bukankah itu cukup menjadi pengakuan peristiwa tersebut di luar prosedur wajar penanganan unjuk rasa?

- Reaksi-reaksi yang muncul menyimpulkan telah terjadi pelanggaran serius dan mengindikasikan pimpinan Polri tidak mampu meng-cover perilaku aparatnya. Permintaan maaf memang mutlak tetapi cukupkah menjadi terapi kalau kemudian kekerasan-kekerasan serupa terus berulang dalam berbagai kualifikasinya? Tanpa disadari, kebrutalan di Makassar itu makin memurukkan citra Polri di tengah-tengah skeptisme tentang berbagai bentuk image buruk selama ini baik dalam tindakan-tindakan kecil perkara penegakan disiplin lalu lintas dengan segala bias perilaku aparat di jalanan maupun dalam banyak perkara lainnya. Bisa dibayangkan betapa berat tugas hanya untuk membentuk citra karena kasus Makassar jelas makin menjauhkan polisi kita dari roh kecintaan.

- Kita sependapat dengan Mendiknas Malik Fadjar yang secara jernih meminta mahasiswa bersikap konsisten, yakni bila selama ini menentang kekerasan mereka pun jangan melakukan tindak kekerasan. Antara idealisme dengan tindakan haruslah sebangun untuk mendukung perlawanan terhadap kekerasan dan militerisme. Jangan malah mencontohkan main hakim sendiri, misalnya menyandera polisi, apa pun alasannya. Melawan berbagai bentuk kekerasan, militerisme, dan premanisme berada di jalur demokratisasi yang benar. Kalau di bawah semangat demokratisasi ini masih banyak kita temukan pembenaran terhadap tindak kekerasan dan intimidasi sebagai pilihan solusi untuk mengatasi persoalan, apakah itu berarti kita sudah melangkah di trek yang benar?

- Tanpa bermaksud memudahkan penyimpulan, kasus ustad Abu Bakar Baíasyir di Jakarta memang mengundang respons adanya ketidakadilan. Dan, unjuk rasa mahasiswa itu mewakili respons tersebut. Apakah ini peristiwa hukum yang dipolitisasi, atau momen politik yang dicarikan pembenar secara hukum karena keterkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat? Jangan-jangan ada pressure politik yang membuat pemerintah tak berdaya untuk tidak melakukan apa yang di luar target terhadap Baíasyir. Publik menangkap adanya diskriminasi perlakuan, misalnya terhadap pemimpin separatisme RMS di Ambon Alex Manuputty. Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid juga membandingkan penanganan kasus B a'asyir dengan perlakuan hukum terhadap para konglomerat hitam.

- Dibutuhkan langkah konkret untuk menuntaskan kasus Makassar, karena menyangkut sistem yang melahirkan akar kekerasan di tubuh polisi. Dari soal citra Polri, pilihan tindakan yang mengabaikan HAM hingga penanganan kasus yang memunculkan tanda tanya besar. Sabtu hitam di kampus UMI memuncaki sorotan terhadap kinerja Polri yang terasa makin menjauh dari roh kedekatannya dengan masyarakat. Eufemisme mengenai ''Republic of Fear'' malah diperkuat oleh perilaku aparat - ketika kepentingan mereka yang secara sosial-politik-ekonomi kuat cenderung terlindungi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki cukup posisi tawar. Rasa malu yang luar biasa besar harus jadi pijakan menata diri, jangan sampai justru menjadi setback yang meluncur ke titik terendah.