JAKARTA-Ratusan orang yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan pemuda seperti BEM se-Jabotabek, Barisan Oposisi Bersatu, LMND, dan PRD, berunjuk rasa di depan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Salemba Jakarta. Aksi solidaritas juga dilakukan di beberapa kota, di antaranya di Semarang oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP Undip dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Semarang.

Kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surakarta, sejumlah mahasiswa Salatiga yang menamakan dirinya ke dalam wadah Aliansi Mahasiswa Salatiga Peduli Demokrasi (AMSPD), serta BEM Universitas Gadjah Mada dan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sementara di Jakarta, Koordinator Barisan Oposisi Bersatu Dita Indah Sari mengatakan, peristiwa yang terjadi di Makassar adalah wujud militerisme. Menurut dia, militerisme tidak hanya timbul dari orang-orang yang mengenakan baju militer, tapi juga ada orang sipil yang tunduk pada arahan tentara. Karena itu, pihaknya juga menuntut Kapolri dinonaktifkan. ''Tidak cukup hanya Kapolda dan Kapolres yang dinonaktifkan, tapi Kapolri juga harus bertanggung jawab,'' katanya.

Bahkan, kejadian di Universitas Muslim Indonesia (UMI) adalah sebuah bentuk pelanggaran kemanusiaan yang harus diseret ke pengadilan, karena menyebabkan sekitar 70 mahasiswa luka berat.

Demonstrasi kurang lebih satu jam itu diwarnai oleh orasi menentang militer. Terlihat di antara demonstran mantan Ketua Umum PUDI Sri Bintang Pamungkas.

Tuntutan senada juga disampaikan sejumlah mahasiswa di Salatiga yang menamakan dirinya ke dalam wadah Aliansi Mahasiswa Salatiga Peduli Demokrasi (AMSPD). Dalam aksi demo yang dilakukan AMSPD di pusat keramaian kota, yaitu di bundaran Tamansari Salatiga itu, antara lain menuntut Presiden Megawati Soekarnoputri agar mencopot Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar.

Mahasiswa Fakultas Agama UMI, Usman Sofian, yang turut hadir dalam acara demo di Jakarta mengatakan, saat ini masih ada lima mahasiswa UMI yang dinyatakan hilang. Dia juga mengatakan, beberapa gabungan mahasiswa seperti BEM se-Makassar, BEM Jabotebek, dan Kelompok Cipayung, berangkat ke Makassar menemui Komisi II DPRD setempat.

Mereka selain bertemu dengan Komisi II DPRD, juga melakukan investigasi. Para mahasiswa juga mengatakan, aksi mencopot Kapolda dan Kapoltabes Makassar tidak akan menyelesaikan masalah.

Usman yang mewakili teman-temannya mengatakan, aksi kekerasan aparat di kampus UMI merupakan masalah HAM, dan harus diselesaikan secara hukum. Untuk menangani hal itu, mahasiswa meminta DPR dan DPRD turun tangan menangani kasus itu.

Sementara di Semarang, puluhan mahasiswa Semarang kemarin menggelar unjuk rasa menentang tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian. Dua kelompok mahasiswa secara bergantian melakukan aksi bisu di bundaran air mancur dan depan Mapolda Jateng Jalan Pahlawan. Keduanya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP Undip dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Semarang.

Aksi mahasiswa itu dijaga puluhan anggota Polda Jateng dan Polwiltabes Semarang yang bersiaga di sekitar pintu gerbang Mapolda. Melalui bahasa isyarat, para mahasiswa yang tidak mengucapkan satu patah kata itu, kemudian minta izin masuk ke kompleks Mapolda untuk menyampaikan aspirasinya. Adegan lucu pun muncul ketika salah seorang perwira menanggapi permintaan itu dengan gerakan tangan dan bahasa isyarat pula.

Kemudian di Surakarta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surakarta juga menyesalkan dan mengecam keras kasus yang terjadi di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Penyesalan sekaligus kecaman itu disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap yang dikirimkan ke Suara Merdeka, kemarin. Menurut PMII, sebagaimana yang tertulis dalam pernyataan sikapnya, tindakan represif aparat itu telah menodai kampus sebagai sebuah institusi yang independen, dan selalu menyuarakan hati nurani rakyat.

Brutal

Sementara itu, Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Husni Amriyanto SIP Msi didampingi Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Rahmawati Husein SS MCP merasa prihatin dan mengutuk tindak kekerasan di UMI Makassar. ''Seluruh sivitas akademika UMY merasa prihatin dan mengutuk masih terjadinya tindak kekerasan oleh Polri,'' tandas dia, kemarin.

Menurut dia, tindakan pemukulan hingga penembakan kepada masyarakat sipil yang tidak bersenjata merupakan tindakan brutal dan semestinya tidak dilakukan oleh polisi. Sebagai aparat negara, polisi merupakan unit yang mendapat mandat untuk melindungi, memberikan dukungan keamanan, serta jaminan perasaan ketenteraman warganya.

Sementara itu, di Makassar aksi mengecam tindakan aparat kepolisian yang menyerbu kampus UMI juga makin meluas. Kemarin, ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan aksi tutup jalan dan membakar ban-ban bekas. Mereka berorasi di tengah jalan sehingga menimbulkan kemacetan di ruas jalan depan kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Pondokan Tamalanrea mengutuk tindakan brutal aparat. Mereka menuntut pembentukan tim khusus yang independen dalam penyidikan, dan proses peradilan terhadap aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus. Mereka juga mendesak Presiden Megawati untuk mencopot Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar.

Menurut sumber, aksi mengecam tindakan polisi juga terlihat di sejumlah kampus, seperti Universitas Negeri Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIEM) YPUP Makassar. Begitupun aksi di depan kampus UMI dan Universitas 45 terus berlanjut sejak kemarin.

Sembilan Tersangka

Sementara itu, menurut sumber di kepolisan, Polda Sulsel telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus penyerbuan polisi ke kampus UMI Makassar. Mereka masih ditahan di sel Mapolda Sulsel. Sembilan tersangka tersebut terdiri atas delapan bintara yang tidak disebutkan namanya. Juga satu orang perwira, yakni Kepala Unit II Jiwa dan Kehormatan Polresta Makasar Timur Iptu Erwanto.

Sebelum menetapkan sembilan tersangka kasus bentrokan di kampus UMI, Polda Sulsel telah memeriksa 21 aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus itu. Sebanyak 12 orang yang diperiksa itu adalah perwira, dan selebihnya adalah bintara.

Menurut Syahrir Kuba, kemungkinan tersangka masih akan bertambah. ''Bila kami menemukan bukti-bukti, kemungkinan tersangka akan bertambah,'' katanya.

Minta Maaf

Disebutkan juga sebelumnya Kapolda Sulsel Irjen Jusuf Manggabarani menyatakan, menerima dengan lapang dada pemberhentian dirinya dari jabatannya sebagai Kapolda Sulsel.(bu, G3, G19, A2, D19-69t)