JAKARTA- Gagal melamar Hasyim Muzadi untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Wiranto, Partai Golkar harus mencari alternatif lain agar tidak menemui jalan buntu. Salah satu nama yang dipertimbangkan adalah Sholahudin Wahid.

Demikian dikemukakan salah seorang Ketua Partai Golkar Slamet Efendy Yusuf menjawab pertanyaan Suara Merdeka petang kemarin, menyusul adanya penjelasan dari Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz bahwa Hasyim Muzadi menerima lamaran PDI-P untuk menjadi cawapres mendampingi Megawati.

Slamet Effendy Yusuf tidak menyebut nama lain di luar Sholahudin Wahid, tetapi dia mengakui Partai Golkar masih banyak upaya, antara lain bisa juga berkoalisi dengan PPP. Kendati demikian, dia tidak secara tegas menyebut nama Hamzah Haz. ''Insya Allah kami tidak ada jalan buntu,'' lanjutnya.

Sholahudin Wahid saat ini adalah salah seorang ketua PBNU yang kebetulan juga adik kandung Gus Dur. Dia saat ini juga menjadi salah seorang ketua Komnas HAM.

Atas keputusan Hasyim yang telah menerima lamaran PDI-P tersebut, Slamet merasa tidak kaget karena pihaknya sudah membaca ke arah itu.

''Kami tidak kaget karena sudah membaca ke arah itu karena Hasyim pernah menerangkan, dirinya sudah terlalu jauh dengan Mega,'' ujar Slamet.

Menurut penuturannya, dalam suatu pembicaraan antara dirinya dan Hasyim, Ketua Umum PBNU itu mengaku sudah ada pembicaraan dengan Mega sejak Puasa lalu. ''Sayang, terhadap kami, dia tidak pernah memberikan jawaban tegas.''

Partai Golkar, lanjut Slamet, sebenarnya menunggu jawaban Hasyim pada Minggu (2/5), tetapi hingga Senin petang belum ada jawaban. ''Saat itu Pak Hasyim mengatakan, akan memberikan jawaban langsung kepada Wiranto dan Akbar.''

Slamet Efendy mengemukakan, sebagai orang yang ditugasi untuk menunggu jawaban dari Hasyim tersebut, pihak akan melapor dalam rapat DPP. ''Rencananya, malam ini (Senin malam-Red) saya akan melaporkan perkembangan ini,'' ujarnya.

Secara Reguler

Sebenarnya nama Hasyim sudah masuk dalam nominasi cawapres mendampingi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah sejak tujuh bulan lalu. Keduanya juga bertemu secara reguler tetapi tidak secara terbuka.

Bahwa saat ini Hasyim Muzadi belum menyatakan tegas menerima pinangan PDI-P, menurut tokoh "moncong putih" di DPR Ramson MBA, hal itu karena sikap Hasyim Muzadi yang arif dan bijaksana. ''Jadi, beliau hanya akan menjawab secara diplomatis saja,'' ungkapnya saat menjawab pertanyaan Suara Merdeka, semalam.

Saat ditanya kapan pertemuan terakhir kedua tokoh tersebut dilaksanakan, Ramson tidak menjawab tegas. Hanya, secara reguler hal itu dilaksanakan tetapi tidak terbuka. ''Setahu saya, reguler di-laksanakan cuma tidak terbuka,'' papar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Dia mengatakan, pemunculan nama Hasyim mendampingi Megawati tersebut akan dapat mengakomodasi tuntutan kuat masyarakat yang menginginkan perubahan. Di samping itu, kedua tokoh tersebut juga mempunyai dukungan kuat karena merupakan kombinasi dari pemimpin yang berbasis nasional dan pemimpin yang berbasis agama.

''Sebenarnya kami mengharapkan adanya koalisi PDI-P, PKB, dan PPP. Dengan demikian, pemerintahan akan berjalan efektif untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Pada sisi lain, juga akan ada kerja sama yang kuat antara pemerintah dengan parlemen,'' ungkapnya.

Akan tetapi, lanjut Ramson, sekiranya Hasyim tidak didukung oleh PKB, hal itu tidak harus menjadi kekhawatiran bagi PDI-P terutama dalam kaitan dengan dukungan dari parlemen. Karena sesuai dengan UUD yang diamandemen, presiden hanya bisa di-impeach oleh MPR bila presiden melakukan tindak pidana kriminal dan pidana korupsi serta mengkhianati negara.

''Jadi, parlemen tidak bisa meng-impeach kebijakan yang dibuat presiden. Jika parlemen tidak setuju terhadap kebijakan presiden misalnya soal APBN, yang dilaksanakan adalah APBN sebelumnya. ''Jadi, posisi presiden dalam pemilihan langsung itu sangat kuat.''

Kendati demikian, dia berpendapat, yang terbaik adalah jika terjadi koalisi tiga partai, yakni PDI-P, PKB, dan PPP. Dengan demikian, nantinya para tokoh yang ada dalam partai-partai itu bisa memperkuat di kabinet. ''Misalnya Mahfud MD bisa menjadi jaksa agung, Dr AS Hikam jadi menristek, dan Ali Marwan jadi menko kesra,'' kata Ramson. (nas,dtc-87j,69)