KUDUS-Masyarakat terkadang menganggap isu gender hanya terkait dengan problematika di sekitar perempuan. Padahal persoalan gender tidak ada pembatasan mengenai jenis kelamin. Kurangnya sumber yang dapat dijadikan acuan, mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wacana gender. Hal tersebut diungkapkan Pengurus Cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kudus Zumaroh pada pelaksanaan seminar dengan tema ''Rekonstruksi Peranan dan Posisi Gender dalam Penegakan HAM'' di aula Dipenda, kemarin.

Acara yang dimotori oleh PMII itu menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Agnes Widianti dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (JPPA) Jawa Tengah, Any Ismayati dari JPPA Kudus, dan Mulyandari mewakili Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Dalam pemaparannya, Mulyandari mencoba memberikan wacana awal kepada para peserta untuk memahami teori gender dan rekonstruksi atas realitas sosial. Pemahaman itu menurutnya sangat diperlukan untuk dapat mengetahui persoalan dan isu-isu lain yang berkembang di sekitar permasalahan gender.

''Teori gender juga menjelaskan soal fenomena ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, keterbelakangan, keterpinggiran, dan ketertindasan yang dialami perempuan,'' paparnya.

Dia menilai beberapa perubahan sosial yang muncul belakangan ini hanya merupakan keniscayaan. Barang siapa yang menolak adanya perubahan tersebut, dia telah menolak adanya kehidupan itu sendiri.

''Karena itu, orang-orang yang selalu menolak perubahan, tidak layak untuk menjadi pemimpin dalam perubahan sosial,'' ujarnya.

Agnes Widanti dalam makalahnya mengingatkan, stigma sosial yang dilestarikan dengan mitos-mitos, mengenai beberapa keterbatasan yang dimiliki perempuan, ternyata sangat efektif untuk melestarikan pelanggaran hak asasi perempuan. Demikian juga mitos-mitos terhadap pelaku dan korban kekerasan yang berbasis gender, menyuburkan kekerasan terhadap perempuan sebagai wilayah yang buram dan sukar untuk diungkap. (ton-85k)