logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 04 Mei 2004 SEMARANG
Line

Semarang Butuh People Forum

BANJIR, rob, tanah longsor, dan pencemaran yang acap terjadi di Kota Semarang, menunjukkan buruknya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Mereka masih sering terlihat sebagai subordinat dari para pemilik modal. Akibatnya, keputusan politis yang diambil hanya berorientasi pada kepentingan ekonomis tetapi kontraproduktif terhadap lingkungan. Demikian dikatakan Staf Divisi Nelayan, Masyarakat Pesisir dan Lingkungan Hidup LBH Semarang, Tandiyono Bawor Purbaya, Sabtu (1/5).

Tak heran jika kasus-kasus lingkungan di Kota Semarang terus bermunculan. Dia menyebut beberapa kasus, seperti pembelokan sungai di Tawang Mas, atau pencemaran tambak di Mangunharjo. Ironisnya, menurut dia, penyelesaian yang dilakukan oleh Pemkot hanya bersifat parsial. Jika kondisi tersebut didiamkan saja, dia yakin Semarang akan semakin rusak.

"Jika itu terjadi, yang rugi kita sendiri. Sebab, dengan daya dukung lingkungan yang turun, energi kita akan hilang percuma untuk mengurusi masalah-masalah korban lingkungan," jelasnya.

Untuk itu, lelaki berbadan tegap tersebut memiliki gagasan membentuk sebuah wadah untuk menampung semua stakeholder yang terkait dengan permasalahan lingkungan di Kota Semarang.

Dalam ancangan dia, wadah tersebut nantinya berbentuk people forum yang anggotanya berasal dari berbagai elemen, baik eksekutif, legislatif, pengusaha, LSM, akademisi, partai politik, masyarakat (korban), maupun pers.

Di dalam wadah tersebut, mereka akan membicarakan nasib lingkungan Kota Semarang di masa mendatang. Bagaimana mewujudkan sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan), yang memenuhi syarat keadilan, ekonomi, dan pemerataan.

"Kita semua ngumpul dalam kelas-kelas tertentu. Secara umum melakukan pembahasan lebih luas, namun selanjutnya dikhususkan kepada isu-isu yang telah disepakati bersama."

Dari forum tersebut diharapkan mengahasilkan cetak biru pengelolaan lingkungan Kota Semarang ke depan, yang disepakati serta dikawal oleh semua pihak. Masalah payung hukumnya, bisa diupayakan kemudian. Dia optimistis hal itu bisa terwujud, asal ada kemauan keras dari semua pihak.

Namun sebelumnya, kalangan LSM perlu mempersiapkan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan yang kritis, agar nantinya mereka yang duduk di forum tersebut cerdas dan punya kapasitas.

"Nggak bisa dong masyarakat yang nggak ngerti apa-apa dihadapkan dengan para akademis yang pintar, para pemodal yang punya duit atau pihak eksekutif yang punya kekuasaan. Itu harus dipersiapkan terlebih dahulu." tuturnya. (Rukardi-45)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Liputan Pemilu
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA