BOYOLALI - Sekjen Forum Rakyat Boyolali (Forabi), Suyatno mendukung gagasan Ketua DPD PAN Drs Thontowi Jauhari SH tentang penghapusan fraksi.

Beberapa kali pihaknya mengusulkan agar fraksi di DPRD dihapuskan saja. "Dalam pengamatan saya, fraksi bukan lagi alat perjuangan partai. Fraksi hanya wadah atau pengelompokan personel anggota dewan yang cenderung digunakan untuk tawar-menawar dengan pihak esekutif. Karena itu lebih baik ditiadakan," katanya, kemarin.

Sebagaimana pernah diberitakan, Ketua DPD PAN Boyolali, Thontowi Jauhari menyatakan, fraksi merupakan konfigurasi partai politik. Dengan demikian tidak harus terbentuk. Setelah menjadi anggota Dewan, semestinya anggota melebur menjadi wakil rakyat sehingga tidak tidak perlu ada fraksi (Suara Merdeka, 30/4).

Suyatno mengatakan, berdasarkan pengamatannya, fraksi jarang berkomunikasi dengan partai. Akibatnya, kebijakan fraksi dengan induk organisasinya sering berbeda. Bahkan tidak jarang berjalan sendiri-sendiri. Padahal, fraksi itu corong partai untuk menyalurkan aspirasi.

Kepentingan Kelompok

Dia mengatakan, pembentukan fraksi cenderung digunakan kepentingan kelompok. Menjelang laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati, fraksi sering bermain dan melakukan tawar-menawar.

Kondisi seperti ini tidak menguntungkan rakyat. Karena itu peran fraksi tidak diperlukan lagi. Apalagi fraksi bukan alat kelengkapan Dewan sehingga tidak ada kewajiban pembentukannya.

Kalau tidak ada fraksi bagaimana menyampaikan pendapat akhir? Suyatno mengatakan, penyampaian pendapat akhir atas kinerja Bupati bisa melalui komisi yang anggotanya terdiri atas berbagai partai.

Melalui komisi justru lebih efektif karena mewakili partai-partai yang mempunyai kursi. Bahkan permainan atau tawar-menawar dalam menyikapi LPj kemungkinannya juga kecil. "Bersama elemen masyarakat lain saya akan terus mendesak Dewan agar menghapuskan pembentukan fraksi," tegasnya.(shj-14i)