BOYOLALI- Seperti diduga sebelumnya, enam fraksi di DPRD Boyolali sepakat menerima laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati 2003.

Dalam pendapat akhir enam fraksi yang terdiri atas Fraksi Persatuan Umat (FPU), FAN, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi PKB-KAMI bisa menerima LPj Bupati. Bahkan FPU melalui juru bicaranya Amin Wahyudi SAg memberi nilai Bupati 72,5.

"Dari sembilan indikator penilaian kinerja Bupati fraksi kami memberi nilai rata-rata 72,5. Itu termasuk kategori nilai baik," kata Amin Wahyudi.

Pendapat akhir fraksi atas LPj Bupati itu berlangsung dalam sidang paripurna di ruang sidang utama, Jumat kemarin. Sidang dipimpin Ketua Dewan Miyono didampingi Wakil Subakir dan Letkol Heru Suyatno. Hadir dalam acara tersebut Muspida, kepala dinas/jawatan, dan camat.

Meski menerima, FAN menyampaikan kritik atas kinerja Bupati terutama program sejuta itik. Melalui juru bicara Isha Anshori SH, fraksi itu menyebutkan, bantuan itik dalam rangka mengentaskan rakyat miskin sebenarnya sangat menyentuh rakyat kecil. Akan tetapi menjadi kurang simpatik karena jumlah yang diberikan sangat kecil. Selain itu, itik yang diberikan ada yang tidak sehat, kurus kering.

"Karena itu, tidak aneh begitu diterima warga langsung mati," ujarnya.

Dikonsumsi

Yang lebih memprihatinkan, sebagian justru dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akibatnya, bantuan untuk progran kemiskinan berkurang. Jenis itik yang diberikan antara kecamatan satu dan lainnya juga berbeda. Karena itu, kegagalan program sejuta itik adalah 40%.

Fraksi PKB-KAMI dalam pendapat akhir yang dibacakan Anshor Budiono SAg menyoroti hasil perkebunan khususnya produk tembakau. Tanaman tembakau merupakan produk unggulan dan berpotensi dikembangkan. Namun, melihat kondisi di lapangan petani berada dalam pihak yang tidak menguntungkan karena fluktuasi harga tembakau yang tidak menentu.

Untuk itu, PKB-KAMI meminta kepada Bupati memberikan pembinaan terhadap petani tembakau dan sekaligus bisa menjadi fasilitator pemasaran. Dengan demikian, tidak dimonopoli oleh pengusaha dan harga tembakau bisa meningkat.

Koordinator Masyarakat dan Rakyat Antikorupsi Kolusi (Marak) Sarbini SAg yang dimintai pendapatnya mengaku tidak terkejut semua fraksi menerima LPj Bupati. Sebelumnya dia mendengar, LPj bakal mulus tak ada hambatan.

"Saya tidak tahu mengapa semua fraksi menerima. Penerimaan LPj bisa juga karena para anggota Dewan sudah malas atau karena pandai-pandainya Bupati," katanya.

Dalam pandangannya, kinerja Bupati dari tahun ke tahun cenderung menurun dan kurang baik. (shj-14j)