BLORA - Meski tim Panitia Anggaran DPRD Blora kini masih memanggil beberapa dinas instansi dalam rangka klarifikasi, Wakil Ketua DPRD Blora Haryono SD mengisyaratkan bahwa penetapan APBD 2004 akan dilakukan awal Mei ini. "Perkiraan pada minggu-mingu pertama Mei, APBD sudah kami tetapkan," tandasnya kepada Suara Merdeka, kemarin.

Kabar ini disambut gembira kepala bagian, kepala kantor, dan kepala dinas instansi, yang akhir-akhir ini merasa terganggu karena belum ditetapkannya APBD. Mereka kebingungan dalam melaksanakan kegiatan rutin.

Seperti yang pernah dikemukakan Ketua DPRD H Warsid SPd, kata Haryono, untuk menetapkan APBD 2004 Dewan masih perlu memanggil beberapa dinas instansi untuk meminta klarifikasi. Ini perlu dilakukan supaya anggaran 2004 benar-benar efisien dan bisa menyentuh kepentingan rakyat langsung.

Soal hasil pemangkasan yang telah dilakukan Panitia Anggaran, anggota Dewan dari Golkar itu menjelaskan, pemangkasan tersebut belum menghasilan angka yang signifikan, yakni masih di bawah Rp 10 miliar.

Naik

Haryono mengakui, hasil pemangkasan anggaran akan dimasukan ke pos anggaran Proyek Pembangunan Sarana Ekonomi (P2SE) pedesaan. "Kami memang sudah komit, dana P2SE yang tahun ini oleh eksekutif hanya dianggarkan Rp 2 miliar akan ditambah secara signifikan," tandasnya.

Alasannya, hasil evaluasi pelaksanaan P2SE menunjukkan proyek itu selama ini benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, diperoleh informasi pada 2004 penambahan dana proyek yang pelaksanaannya melibatkan langsung masyarakat itu akan diplot sekitar Rp 10 miliar. Penentuan desa mana yang akan mendapat jatah P2SE nanti berdasarkan skala prioritas.

Adapun perbaikan gedung SD yang rusak parah dianggarkan hanya Rp 3,3 miliar. Haryono menyebutkan, Dewan akan berupaya menambah anggaran itu. "Kami berusaha menambah anggaran pos ini minimal sama dengan anggaran tahun lalu,íí tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kini gedung SD di Blora yang rusak parah ada 60 lebih. Ironisnya, alokasi dana di pos ini hanya Rp 3,3 miliar. Jika tidak ada tambahan, ujar Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas), nanti tiap-tiap kecamatan hanya akan mendapat jatah satu banguanan SD yang akan direhab. (ud-34e)