PEMBICARA KUNCI: Gubernur H Mardiyanto (tengah) menjadi pembicara kunci dalam diskusi dengan tema "Mempertegas Peran DPD dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah", yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng dengan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang.

PERAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang minim membuat banyak kalangan memberikan sumbang pikir, termasuk Gubernur H Mardiyanto yang pada diskusi tersebut menjadi pembicara kunci. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan kiprah para "senator" dari Jateng tersebut. Lebih dari itu, juga diupayakan agar sedapat mungkin tugas dan wewenang lembaga baru itu bisa meningkat, minimal sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Salah seorang dari empat besar peraih suara terbanyak calon anggota DPD Jateng adalah Drs H Sudharto MA. Dia merasa sudah telanjur maju ke pencalonan, namun setelah terpilih melihat status dan peran "senator" itu sempat ragu. "Karena telanjur dandan, saya melihat sisi optimistisnya. Saya terima kasih, karena peserta akan memberikan masukan dan bekal. Pak Gub yang sibuk kersa rawuh. Ini berarti komitmen terhadap Jateng."

Dia setuju DPD nanti menjadi sales seperti yang diutarakan Ir H Budi Santoso, calon anggota DPD terpilih. Hanya persoalannya, bagaimana bila aspirasi datang dari dua sisi. "Padahal, sampai sekarang, kepala daerah yang partisan saja di-bengoki," kata Ketua PD PGRI Jateng tersebut.

Pesimistis atas peran DPD nantinya masih menghantui sejumlah kalangan. Menurut Arief Hidayat (pakar hukum tata negara Undip), ada nuansa optimistis dan pesimistis. "Saya sangat pesimistis, apakah aspirasi daerah bisa jadi kebijakan nasional."

Dia mengakui, DPD mempunyai peran legislasi, namun yang menentukan tetap DPR. "Jadi DPD hanya mengusulkan. Konsekuensi yuridisnya juga belum ada."

Dalam fungsinya memberikan pertimbangan terhadap RUU, kata dia, belum tentu akan diterima. "Dalam fungsi pengawasan, bisa diterima juga tidak. Jadi sangat terbatas, sehingga kalau meminta DPD memajukan daerah, secara normatif tidak bisa."

Dia melihat, di lembaga legislatif, tanpa kehadiran DPD pun, keputusan tetap bisa diambil. Sebab jumlah DPR lebih banyak dari DPD. "Lain halnya dengan di AS. Bisa menjadi keputusan nasional apabila disetujui senat."

"Namun masyarakat masih mungkin memberikan masukan. Yang penting kita lihat power atau praktik di lapangan. Kalau anggota DPR-nya seperti itu, maka menjadi peluang bagi DPD untuk semakin eksis berkiprah di pusat," tandas Arief.

Buka Mata

Menurut Dahlan Rais, calon anggota DPD terpilih, jika berbicara mempertegas peran DPD, barangkali dikembalikan kepada namanya. Meskipun terlalu mentereng sebagai penyambung lidah rakyat, maka yang dipercaya pastilah harus membuka mata dan telinga.

Kata kunci aspirasi, menurut dia, bisa ditindaklanjuti dengan berbagai cara, misalnya mencermati lewat media. Peluang lainnya, bisa dengan membuka semacam kotak pos yang menampung keluhan, rasan-rasan, melakukan bicang ringan lewat radio, dan kunjungan langsung ke daerah.

Menurut dia, selama memainkan peran sebagai penyambung lidah rakyat, harus berpihak pada rakyat. Dengan demikian, bukan menyangkut pembangunan fisik, namun berukuran pada rakyat kecil. "Yakni sejauh mana mereka hidup sejahtera, memperoleh pendidikan, dan kesehatan. Kalau sekarang masyarakat lari ke paranormal, sebetulnya tak kehilangan kepercayaan, tetapi karena memang obat mahal."

Acara yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut juga disertai tanya-jawab dipandu Isdiyanto (dari KDW). Salah seorang peserta yang juga tokoh masyarakat Jateng, Drs Soeparto, menyatakan yang perlu diperjuangkan adalah bargaining position DPD atas DPR. "Misalnya value (nilai) untuk suaranya sama. DPR satu suara, DPD juga satu suara." (Setiawan Hendra Kelana-78t)