GROBOGAN- Dewan Pendidikan di Kabupaten Grobogan belum optimal menjalankan perannya, terutama dalam mewadahi, menyalurkan aspirasi, dan menjadi prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan pendidikan di daerah itu.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Grobogan Drs Sri Mulyadi MM dalam seminar bertajuk ''Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan'', kemarin.

Seminar diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan di Gedung Riptaloka Setda dan diikuti seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Dia mengatakan, Dewan Pendidikan juga bertujuan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Juga dituntut menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

''Yang diharapkan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sekarang ini masih banyak orang yang belum mengerti mengeni hal itu,'' katanya.

Menurut dia, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan ataupun lembaga pemerintah.

''Pak Bupati tadi juga menyatakan akan menerima masukan yang membangun dari Dewan Pendidikan,'' ujarnya.

Sri Mulyadi juga mengatakan, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Grobogan masih minim.

Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih banyak pada dukungan finansial, bukannya pada proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, evaluasi, dan akuntabilitas.

''Dengan demikian, sekolah seolah-olah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat atau orang tua siswa sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan pendidikan,'' paparnya. (H3-83k)