WAJAH baru dipastikan bakal mendominasi DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2004-2009. Dari 45 kursi, 30 bakal diduduki wajah baru. Adapun 15 adalah wajah lama yang telah lebih dahulu merasakan keempukan kursi DPRD.

PKB memperoleh jatah kursi paling banyak, yaitu 15 kursi. Partai itu menempatkan 11 muka baru di DPRD. Adapun PDI-P memboyong tujuh muka baru dari 13 kursi yang diraih. Dua belas kursi dari Partai Golkar, PAN, PPP, PBB, dan Partai Demokrat melengkapi barisan muka baru.

Masyarakat banyak berharap kehadiran wajah baru bisa memberikan angin segar di tengah kemerebakan citra negatif lembaga wakil rakyat selama ini. Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 diharapkan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi. Untuk memenuhi harapan itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Drs H Bisri Romly MM, menyatakan akan mengumpulkan calon anggota DPRD dari partainya dalam sebuah rapat khusus sebelum bertugas.

''Lewat rapat khusus itulah Dewan Syura PKB akan memberikan garis-garis besar tugas dan prinsip yang harus dijalankan anggota DPRD. Kami berharap anggota lebih memprioritaskan tugas sebagai wakil rakyat dibandingkan dengan perut sendiri,'' kata dia.

Agenda lain yang akan dititipkan kepada wakil rakyat dari PKB, kata dia, adalah memprioritaskan kepentingan rakyat kecil seperti petani. ''DPRD dari PKB kami minta memperjuangkan perbaikan nasib petani tebu di Pekalongan yang sangat banyak,'' ujar dia.

Komposisi baru keanggotaan DPRD, menurut pendapat beberapa pihak, tidak membawa perubahan berarti, tanpa keberanian para pendatang baru untuk ''melawan'' kebiasaan kontraproduktif di DPRD.

Koordinator Forum Komunikasi Antarpaguyuban Pengemudi Kota dan Kabupaten Pekalongan (FKAP2KP), Zurkoni MC, menyatakan secara personal semua anggota DPRD belum mendapatkan kepercayaan penuh dari publik. Terbukti, tidak satu pun perolehan suara calon anggota DPRD memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP). ''Mereka bisa duduk di kursi DPRD bukan karena langsung dipilih oleh pemilih, melainkan karena ditempatkan di nomor atas oleh partai dan mendapat limpahan akumulasi suara partai,'' ujar dia.

Berani Mengubah

Untuk meraih kepercayaan publik, kata dia, para anggota DPRD harus benar-benar berani mengubah citra negatif bahwa kursi DPRD yang selama ini hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan dikembalikan ke esensinya. Yakni, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

''Jika anggota baru hanya mengekor cara lama yang digunakan para seniornya, saya pesimistis ada perubahan positif di lembaga itu,'' kata dia.

Mental baja anggota DPRD yang baru untuk mengubah budaya lama sangat dibutuhkan. Sebab, banyak tuntutan masyarakat kepada wakil rakyat. Namun perubahan mental, kata Koordinator Komunit Forestri Kabupaten Pekalongan, Thomas Hari Adi tak bisa hanya dilakukan oleh anggota DPRD.

Dia mengaku pesimistis anggota DPRD bisa mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Sebab, bukan rahasia lagi jika untuk menjadi anggota DPRD harus mengeluarkan modal tak sedikit. Jadi begitu duduk di kursi ''empuk'' DPRD, mau tak mau harus berpikir untuk mengembalikan modal. Maka sangat sulit mengharapkan perubahan dari dalam lembaga legislatif.

Jika ada pihak mengungkapkan pesimisme atas perubahan, beberapa calon anggota baru DPRD memunculkan optimisme bisa menyegarkan DPRD dan berbuat lebih baik.

Perilaku

Drs H Mochtar MM, calon anggota DPRD muka baru dari Partai Golkar, misalnya, menyatakan citra negatif DPRD disebabkan oleh perilaku anggota. Jika anggota bisa mengubah hal itu akan ada perubahan berarti.

''Untuk anggota DPRD dari Partai Golkar, saya optimistis bisa memberikan perubahan dan penyegaran berarti,'' janji Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan itu.

Partai Golkar meraup enam kursi. Semua anggota DPRD dari partai itu, kata dia, akan dikontrol sehingga perilaku mereka selalu berada di jalur yang benar dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Optimisme juga dilontarkan H Yassir Muhammad, calon anggota DPRd dari PKB. Dia menyatakan kesan negatif atau positif dari masyarakat harus dilihat secara menyeluruh, tidak pukul rata dalam menilai dan saling menyalahkan.

''Kami tidak akan banyak berjanji. Namun kami punya program yang berakar pada civil society untuk menyelesaikan berbagai masalah di Kabupaten Pekalongan, seperti soal pendidikan dan kesehatan,'' ujar dia.(Muhammad Burhan-14g)