SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang seharusnya menggratiskan pembuatan akta kelahiran bagi warga untuk selamanya. Penggratisan itu tidak hanya dilakukan saat momen tertentu, seperti memperingati ulang tahun Kota Semarang tahun ini.

Pendapat itu disampaikan Susana Dewi R, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Rabu (21/4). Dia menyikapi kebijakaan pemerintah yang menggratiskan biaya pembuatan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada bulan Mei tahun ini.

Dia mengemukakan kebijakan pemerintah yang memberikan hadiah kepada warga masyarakat seperti itu hakikatnya salah kaprah. ''Apa yang disampaikan Pemerintah Kota seakan-akan ingin menunjukkan betapa Pemerintah Kota begitu bermurah hati dan peduli,'' katanya.

Dia mengakui penggratisan pengurusan akta kelahiran memang menjadi berkah tersendiri bagi warga kurang mampu. Sebab, untuk membuat akta kelahiran mereka harus mengeluarkan uang paling sedikit Rp 25.000 untuk akta kelahiran umum.

Namun, kata dia, bila menilik lebih lanjut tentang hadiah itu semestinya masyarakat Semarang berhak kecewa. Itu sangat beralasan, karena hakikatnya akta kelahiran adalah hak anak. Dan pemenuhan hak anak menjadi kewajiban pemerintah.

Dia menuturkan hal it sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 27 dinyatakan, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Dalam Pasal 28 ditambahkan, pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang diselenggarakan serendah-rendahnya di tingkat kelurahan/desa.

''Akta kelahiran harus diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan. Pembuatan akta kelahiran itu tidak dikenai biaya,'' kata dia.

Jadi bila Pemerintah Kota Semarang konsisten melaksanakan undang-undang itu secara nyata harus memberikan hak setiap bayi yang baru lahir untuk dicatat kelahirannya tanpa pungutan biaya. (G17-63g)