DEMAK - Dua LSM, yakni Forum Komunikasi Mahasiswa dan Rakyat Demak (FKMRD) dan Ikatan Mahasiswa Demak (Imade), meminta Dewan meninjau laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati secara objektif. Mereka beralasan, kondisi dan kebijakan yang dikeluarkan eksekutif (Bupati dan jajarannya-Red) hingga kini belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

"Terutama pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Demak. Selain itu, terjadi beberapa kemunduran dan ketidakmampuan eksekutif menjalankan agenda-agenda kerjanya," kata Ketua FKMRD Muhammad Rifa'i, saat beraudiensi dengan pimpinan Dewan. Aktivis dua LSM yang jumlahnya 15 orang itu diterima Ketua DPRD KH Nurul Huda MA, Wakil Ketua H Amin Suharmin (FPP), dan Mochammad Ghofar (FPDI-P).

Lebih jauh Rifa'i menegaskan, eksekutif tak pernah serius menjalankan agenda kerjanya. Yang memprihatinkan lagi, ketika eksekutif menentukan kebijakannya, hal itu ternyata hanya untuk kepentingan kelompoknya.

"Untuk itu, kami meminta Dewan menghentikan tawar-menawar politik atau kepentingan apa pun dalam hal menyikapi LPj Bupati. Kami juga menuntut anggota Dewan yang notabene wakil rakyat untuk memihak kepada kepentingan rakyat Demak."

Lebih jauh M Rifa'i mengingatkan, jika LPj pada 22 April ini terjadi tawar-menawar untuk kepentingan politik pribadi ataupun kelompok anggota Dewan, maka pihaknya menyatakan mosi tak percaya kepada eksekutif dan legislatif di Demak.

Tolak Politik Uang

Sementara itu, Imade dalam pernyataan sikapnya menyerukan kepada Dewan dari semua fraksi agar benar-benar mengkritik LPj Bupati.

"Kami menolak bila terjadi praktik politik uang antara eksekutif dan legislatif dalam hal LPj nanti. Misalnya, Dewan menerima LPj Bupati hanya karena terjadi praktik politik uang. Atau, Dewan menolak LPj Bupati hanya karena untuk meningkatkan nilai tawar rupiah terhadap Bupati. Itu sama saja tidak baik," kata Ketua Umum Imade, Johan Nawawi.

Sayang, Ketua DPRD KH Nurul Huda MA enggan memberikan tanggapan. Pihaknya menyerahkan persoalan itu kepada Pimpinan Dewan yang sifatnya memang kolektif. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam mobil dan meluncur keluar dari halaman parkir gedung Dewan.

Wakil Ketua DPRD H Amin Suharmin menyatakan, pihaknya akan menampung dan menerima saran-saran yang disampaikan kedua LSM itu. Namun, penerimaan saran tersebut harus ada parameternya. Yang dimaksud parameter itu adalah yang berkaitan dengan kinerja eksekutif dan bukan karena parameter yang lain.

"Insya Allah, kami akan menerima saran-saran dari mereka (FKMRD dan Imade-Red)," ungkap H Amin Suharmin. (F2-84n)